PMU, Upaya Menampung Semua Penduduk Usia Sekolah

Salah satu program utama yang mendukung PMU adalah penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah (SM). Sebagai hal paling inti dari BOS SM ini adalah agar beban masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan menengah tidak terlalu berat. Karenanya, BOS SM yang akan disalurkan mulai awal tahun ajaran 2013/2014 mengalami kenaikan signifikan, yaitu mencapai Rp 1 juta  per siswa per tahunnya.

Selain itu, siswa juga berkesempatan mendapatkan Bantuan Siswa Miskin, Beasiswa, BOP Paket C, dan pengembangan bakat dan minat. Berkaitan dengan itu, Kemdikbud meminta kepada sekolah untuk menyampaikan daftar siswa yang tidak mampu berdasarkan urutan, karena yang tahu kondisi siswa yaitu sekolah. Nanti, dari daftar yang banyak itu disesuaikan dengan alokasi per kabupaten.

Sementara itu, pada satuan pendidikan, intervensi meliputi penyediaan/rehab unit sekolah/baru (USB) dan ruang kelas/baru (RKB), penyediaan asrama guru dan siswa, peralatan pendidikan, dan membenahi manajemen/kultur sekolah. Pada 2012, tercatat 200 unit sekolah baru didirikan dengan proporsi 60 persen SMK dan 40 persen SMA.

Tahun ini, telah direncanakan 300 unit sekolah baru yang akan didirikan di seluruh Indonesia. Selain itu, rata-rata 10.000 ruang kelas tiap tahunnya didirikan guna menambah ruang kelas di sekolah yang sudah berdiri. Dengan demikian, daya tampungnya lebih besar. 

Namun demikian, ada hal lain tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan PMU ini, yaitu peran pendidik dan tenaga kependidikan. Intervensi yang dilakukan meliputi penyediaan, distribusi, kualifikasi, sertifikasi, pelatihan, karir dan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan.

Persoalanya adalah, Pusat tidak punya kewenangan dalam penambahan kuantitas guru, karena hal itu merupakan kewenangan kabupaten. Itulah mengapa, peran Pemerintah Daerah sangat penting.

Saat ini, jumlah guru SMA  masih relatih memadai. Namun, untuk guru SMK yang mengajar keterampilan/vokasi, masih sangat kurang. Tahun ini dibutuhkan sebanyak  20.000 guru vokasi.

Karena itulah, kebijakan ke depan akan menerapkan guru multiple subjects. Seorang guru mengajar lebih dari satu subyek, dari guru adaptif menjadi produktif. Misalnya, guru SMK bidang fisika (guru adaptif) bisa dilatih lagi menjadi guru otomotif. Guru biologi dapat juga mengajar bidang pertanian atau perikanan. Untuk mencapai tujuan itu, Kemdikbud sendiri sudah memulai kordinasi dengan perguruan tinggi, Badan SDM PK dan PMP, termasuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk penyediaan programnya.

Namun demikian, PMU menghendaki peran aktif masyarakat untuk lebih berandil dalam mengemban amanat memajukan pendidikan nasional. Harus disadari, bahwa  pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan seluruh masyarakat. Jadi, sepenuhnya bukan semata-mata beban pemerintah. Dengan kerja sama yang terjalin baik dan diadasari kesadaran penuh dari seluruh masyarakat, justru akan mendorong penyelenggaraan pendidikan menengah yang lebih berkualitas sebagai wujud tanggung jawab bersama seluruh bangsa. (ARIFAH)

Penulis adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan