Kompas.com - 16/10/2013, 10:09 WIB
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, komposisi untuk menentukan nilai akhir 
masih sama dengan penyelenggaraan UN pada tahun ini. Pada tahun-tahun ke depan, baik nilai ujian sekolah maupun nilai UN, keduanya akan menentukan kelulusan peserta didik masing-masing dengan komposisi 100 persen. M Latief/KOMPAS.comWakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, komposisi untuk menentukan nilai akhir masih sama dengan penyelenggaraan UN pada tahun ini. Pada tahun-tahun ke depan, baik nilai ujian sekolah maupun nilai UN, keduanya akan menentukan kelulusan peserta didik masing-masing dengan komposisi 100 persen.
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Seperti diungkapkan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim pada penutupan Konvensi UN di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (27/09/2013) lalu, jika negara ini ingin maju harus ada ujian yang mengukur standar nasional itu sendiri. Menurut dia, perlu ada ujian yang mengukur kompetensi peserta didik di akhir masa belajar di satuan pendidikan.

"Akhirnya kita sepakat, tahun depan tetap melaksanakan Ujian Nasional dengan komposisi (UN:Nilai Sekolah) 60:40," ujar Musliar.

Musliar mengatakan, komposisi untuk menentukan nilai akhir ini masih sama dengan penyelenggaraan UN pada tahun ini. Pada tahun-tahun ke depan, lanjut dia, baik nilai ujian sekolah maupun nilai UN, keduanya akan menentukan kelulusan peserta didik masing-masing dengan komposisi 100 persen.

"Saya kira ini langkah luar biasa yang bisa kita sepakati," katanya.

Terkait penggandaan soal, lanjut Musliar, telah disepakati akan diserahkan ke daerah. Namun, kata dia, masih akan dibahas apakah berbasis regional atau provinsi.

"Kalau itu dicetak di masing-masing daerah belum tentu juga ada percetakan yang mampu mencetak soal di daerah itu. Efektifitas pencetakan itu akan kita pikirkan bersama-sama,” ujarnya. 

Sementara itu, untuk butir-butir rumusan tentang pengawasan dan pengamanan akan dimasukkan ke dalam POS. Sebelum POS itu disahkan akan dimintakan masukan terlebih dahulu kepada dinas pendidikan provinsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Misalnya, soal pemindaian dan pengiriman rapor kalau dimasukkan ke dalam rumusan kan terlalu detil. Mungkin, itu akan kita akomodasi ketika kita membuat POS," tandas Musliar.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.