Kompas.com - 07/05/2014, 17:26 WIB
Materi soal tentang Jokowi yang ditemukan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) di dalam salah satu lembar soal Ujian Nasional SMP yang dilaksanakan Senin (5/5/2014) KOMPAS.COM/FSGIMateri soal tentang Jokowi yang ditemukan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) di dalam salah satu lembar soal Ujian Nasional SMP yang dilaksanakan Senin (5/5/2014)
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com — Dosen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta Elin Driana meragukan kredibilitas penyusunan soal ujian nasional (UN). Dia menilai, seharusnya tim verifikasi menganalisis ulang naskah sebelum diujikan pada siswa.

"Tahun ini, parah banget kualitas soal dan kualitas pertanyaannya," kata Elin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/5/2014).

Elin mengatakan, proses penulisan naskah harus melalui beberapa tahapan. Awalnya, guru-guru memasukkan soal ke dalam bank soal. Selanjutnya, tim Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memilih soal-soal tersebut.

Setelah itu, tim Puspendik menganalisis naskah-naskah soal tersebut bersama para guru dan ahli dari perguruan tinggi. Setelah dianalisis, soal-soal itu kemudian dimasukkan dalam program komputer untuk kemudian dilanjutkan dengan membuat kunci jawaban.

Elin juga menyoroti kualitas pada tahap penyusunan naskah UN. Dia mempertanyakan sebab-sebab soal UN bisa bermasalah pada tingkat struktur dan logika bahasa. Dia juga mengingatkan bahwa soal UN harus bersifat nasional dan tidak menguntungkan atau merugikan pihak-pihak tertentu.

"Sebagai contoh, soal Jokowi. Memang anak-anak di daerah tahu istilah blusukan. Memang iya, di media sudah banyak. Akan tetapi, bagaimana dengan yang di daerah atau pelosok yang tidak mengerti," kata Elin.

Selain itu, naskah soal UN juga tidak boleh bias atau ambigu. Adapun jawaban pengalihan boleh digunakan, tetapi tidak serta-merta membuat soal memiliki dua jawaban.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kesetaraan paket soal juga menjadi permasalahan. Dalam 20 paket soal yang diujikan pada siswa, meskipun berbeda, tingkat kesulitannya harus setara.

"Kalau wacana sastra, yang lain sastra. Ada wacana teknologi, yang lain teknologi. Itu baru setara," tekan Elin.

Selama ini, menurut dia, masyarakat terfokus pada kecurangan dan jual beli kunci jawaban. Masyarakat kurang menyoroti kualitas soal tersebut. Adapun terkait soal PISA yang muncul di naskah UN SMP, Elin juga mengkritik kinerja tim verifikasi yang memasukkan soal tersebut.

"Kita enak saja main ambil. Apa betul boleh. Ini sifatnya nasional lho. Gawat banget, di mata internasional," ungkapnya.

Baca juga: Jiplak Soal UN Matematika, Kemendikbud Bisa Dituntut.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.