Kompas.com - 02/12/2014, 17:24 WIB
Ilustrasi Kompas CetakIlustrasi
EditorSandro Gatra

Dengan ikut sertanya pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ”mengelola” dosen PT yang jumlahnya sekitar 270.000 orang dan tersebar di lebih dari 3.100 PT merupakan suatu langkah ”penataan” yang sungguh susah dibayangkan tujuan utamanya. Alih-alih menyusun langkah strategis dan menetapkan arah dan tujuan pendidikan tinggi, Kemendikbud melalui Ditjen Dikti tampaknya memosisikan diri dan berperan menjadi ”universitas” terbesar di dunia yang berisikan lebih dari 3.100 PT di dalamnya.

Bayangkan jika instrumen bernama Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Pengajar Nasional (NIPN) digunakan untuk “mengikat” kaum intelektual, yang disebut dosen, agar selalu ”loyal” kepada satu PT induknya dengan beban minimum 12 SKS untuk mendapatkan status dosen tetap. Sementara dosen bersangkutan mungkin adalah dosen yang ilmu dan kompetensinya sangat mumpuni dan diperlukan, tidak saja di dalam negeri bahkan mungkin sampai ke mancanegara.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat ASEAN Free Trade Area (AFTA), yang secara jelas dicantumkan bahwa salah satu program utama untuk bidang pendidikan adalah Student and Staff Mobility. Namun, harap dipahami, saya bukan orang yang mendukung adanya dosen ”empat penjuru angin” atau bahkan mungkin ”delapan penjuru angin”, yang bagaikan selebritas ngamen di mana-mana semata-mata untuk alasan uang.

Saya jadi bertambah kagum ketika menelusuri pasal demi pasal dari permendikbud dimaksud. Secara implisit semangatnya menuju pengaderan dosen profesional yang dimulai sejak mereka menyandang gelar S-2, bahkan mungkin sejak S-1. Jadi, skenario yang akan dan telah terjadi mungkin begini. Almamater sebuah PT merekrut alumninya untuk menjadi dosen. Maka, setelah lulus S-1, calon dosen tersebut melanjutkan S-2, kemudian langsung ke S-3. Setelah selesai S-3 jadilah dia dosen di almamaternya.

Dari beberapa dosen tersebut, kemudian ada yang mendapat tugas sebagai pejabat struktural, mulai dari ketua program studi, sekretaris jurusan, ketua jurusan, kemudian wakil dekan, dekan, sampai dengan wakil rektor, bahkan rektor.

Kepemimpinan

Ada hal yang menarik dari cara memberi penugasan ini, yang pada umumnya menjadi kebiasaan di banyak universitas, yaitu memberikan tugas administratif kepada dosen dengan kualifikasi akademik atau jabatan akademik tertinggi di domain tersebut. Atau, belakangan ini, ada yang lazim dilakukan, yaitu melakukan pemilihan, yang katanya supaya lebih ”demokratis”. Padahal, pada tiap akhir jabatan sang dosen yang mengemban jabatan struktural itu tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada ”rakyatnya”.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lengkaplah sudah, dimulai dengan perekrutan dosen yang cenderung dari alumni sendiri (in-breeding), dilanjutkan pemilihan pejabat struktural dengan semangat ”korsa” yang tinggi, dapat dibayangkan kualitas kepemimpinan seperti yang akhirnya didapatkan. Jika PT itu kebetulan yang memang sudah melaju kencang, kecepatannya akan cenderung stagnan, sedangkan kompetitornya di luar sana makin menambah akselerasi sehingga akan semakin jauh melaju meninggalkannya. Hal ini salah satunya disebabkan absennya kepemimpinan yang memiliki kompetensi manajemen PT yang mumpuni dan teruji, bukan sekadar figur seorang dosen favorit, motivator ulung atau selebritas terkenal.

Maka, sangat disayangkan ketika ”harga” dosen sudah naik, tetapi peringkat universitas kita tetap seperti dulu.

(Erry Yulian Triblas Adesta, Deputy Dean (Postgraduate & Research), Universiti Islam Antarabangsa (UIA) Malaysia)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.