Pesan Mendikbud untuk Kepala Dinas Pendidikan....

Kompas.com - 03/12/2014, 07:00 WIB
Menurut Mendikbud Anies Baswedan, mengelola pendidikan tidaklah mudah. Sebagian beban pengelolaan jatuh ke daerah walaupun seringkali masalah muncul dari pusat.
M Latief/KOMPAS.comMenurut Mendikbud Anies Baswedan, mengelola pendidikan tidaklah mudah. Sebagian beban pengelolaan jatuh ke daerah walaupun seringkali masalah muncul dari pusat.
Penulis M Latief
|
EditorLatief
JAKARTA, KOMPAS.com - Potret buruk pendidikan hari ini, apapun sebabnya, adalah tanggung jawab mereka yang duduk di birokrasi pendidikan. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Anies Baswedan pada acara silaturahim dengan para Kepala Dinas Pendidikan, Senin (1/12/2014), di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud).

Mendikbud mengatakan, paparan tersebut tidak berpretensi untuk sekadar memberikan "perintah" dan target, tetapi mengajak semua pihak di dalam birokrasi untuk mencari terobosan kreatif dan mengajak masyarakat ikut membereskan masalah pendidikan.

Menurutnya, mengelola pendidikan tidaklah mudah. Sebagian beban pengelolaan jatuh ke daerah walaupun seringkali masalah muncul dari pusat.

"Banyak landasan regulasi yang sebenarnya sudah diletakkan, namun bantuan dari pemerintah pusat bagi daerah untuk mengembangkan kapasitas masih kurang. Pusat belum menjadi fasilitator dan mentor bagi daerah untuk bersama-sama mengembangkan kapasitas dan selama ini masih mengandalkan pola hubungan instruksional. Kami akan perbaiki kekurangan ini," ujar Mendikbud.

Mendikbud mengatakan, beberapa "pekerjaan rumah" dalam kaitannya dengan masalah pendidikan nasional saat ini adalah perlunya meningkatkan kinerja delapan standar layanan pendidikan di semua sekolah dalam waktu 3-4 tahun. Dengan demikian, lanjut dia, tidak ada
daerah berada di bawah standar layanan minimal.

"Every school is a good school," ujarnya.

Mendikbud juga mengatakan bahwa perlu adanya gerakan meningkatkan kemuliaan dan mutu guru, serta pembenahan dan penuntasan status kepegawaian guru. Selain itu, perlu juga dibangun jejaring komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antar pemerintah daerah untuk saling berbagi praktik-pratik baik, termasuk yang muncul dari masyarakat.

"Kita harus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pihak swasta dalam membantu memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja pendidikan daerah," kata Mendikbud.

Sebagai langkah-langkah perbaikan, lanjut dia, beberapa hal bisa dilakukan para Kepala Dinas Pendidikan adalah mengukur diri dan menentukan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan kapasitas daerah dalam hal kinerja organisasi dan kemampuan tiap-tiap sumber daya manusia, di luar bantuan fasilitas dan pendanaan. Kepala dinas pendidikan juga harus lebih sering hadir berkeliling di sekolah, hadir berkeliling di KKG/MGMP, hadir upacara sekolah secara bergilir, berkunjung dan berbicara dengan orangtua dan komite sekolah, berdiskusi dengan elemen pendidikan dan aktivis pendidikan di daerah.

"Kepala dinas juga harus mendorong gerakan pendidikan, baik yang diinisiasi oleh
pemerintah daerah maupun oleh masyarakat di tingkat akar rumput agar merebak di seluruh kabupaten," kata Mendikbud.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X