Ongkos Mahal Gagasan "Mengajar 12 Jam" dan "Full Day School"

Kompas.com - 08/08/2016, 18:36 WIB
Anak-anak siswa SD. M LATIEF/KOMPAS.comAnak-anak siswa SD.
EditorLatief

KOMPAS.com – Belum sebulan menjabat, pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sudah mengundang ramai perbincangan, yang kalau boleh disebut kontroversi. Yang pertama soal waktu mengajar 12 jam, dan kedua soal pelaksanaan program full day school di sekolah. Kenapa kontroversial?

Dua kebijakan yang diwacanakan Mendikbud tersebut sebetulnya sudah saling berlawanan, dalam arti berseberangan dengan sendirinya. Bagaimana mungkin guru yang hanya diberikan beban mangajar 12 jam bisa mengikuti kebijakan menjalankan program full day school atau sehari penuh di sekolah?

Ya, jika siswa diminta seharian penuh di sekolah, sementara beban guru mengajar hanya 12 jam, lalu siapa yang akan membimbing anak-anak didik itu di sekolah? Apakah kebijakan itu akan menempatkan peran guru honorer yang dibayar sesuai dengan jam mengajarnya agar mengajar sehari penuh? Atau, malah beban itu ada di anak didik itu sendiri?

Gagasan tersebut memang tak seluruhnya salah. Tapi, tak ada salahnya gagasan itu lebih dulu ditata dan diukur. Hal pertama yang sudah pasti menjegal gagasan itu adalah Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD), tepatnya Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. UU itu pun bahkan sudah diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang ditandangani oleh Presiden Republik Indonesia per 1 Desember 2008.

Pada pasal 35 14/2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan;

1. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan;

2. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sekurang-kurangnya 24 ( dua puluh empat ) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 ( empat puluh ) jam tatap muka dalam 1 minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 ( tiga puluh tujuh koma lima ) jam kerja dalam 1 minggu;

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menanggapi gagasan itu, perlu daya kritis semua pihak untuk menyikapinya. Karena, selain akan mengarahkan pada pengubahan UUGD yang membutuhkan proses politik dan ongkos mahal, gagasan tersebut akan banyak membuang sia-sia jam belajar, terutama hitungan beban mengajar di setiap mata pelajaran di struktur kurikulum. Yaitu, jika jam mengajar dikurangi, maka akan ada sisa jam yang tidak ada gurunya.

Faktanya, memang, tak semua guru bidang studi tertentu bisa memenuhi 24 jam itu akibat alokasi waktu di tiap kelas terlalu sedikit sehingga harus mencari sekolah lain untuk tambahan jam mengajar. Hanya, persoalan mencari tambahan itu juga bukan perkara sepele, mengingat tak semua sekolah membuka lowongan baru untuk guru.

Boleh jadi, bagi sebagian besar guru swasta, apalagi yang belum mengantongi sertifikasi, akan mencari jam tambahan. Mereka akan berusaha mencari cara untuk menambah penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama sebulan. Bukankah faktanya memang demikian, bahwa penghasilan guru swasta, apalagi yang masih berstatus honorer, berbanding lurus dengan jam mengajar? Dengan pertanyaan itu, apakah gagasan tersebut sudah sangat substansial bagi jalannya pendidikan nasional?

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Close Ads X