Ongkos Mahal Gagasan "Mengajar 12 Jam" dan "Full Day School"

Kompas.com - 08/08/2016, 18:36 WIB
Siswa SMA dan SMP. M LATIEF/KOMPAS.comSiswa SMA dan SMP.
EditorLatief

Boleh jadi, bagi sebagian besar guru swasta, apalagi yang belum mengantongi sertifikasi, akan mencari jam tambahan. Mereka akan berusaha mencari cara untuk menambah penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama sebulan. Bukankah faktanya memang demikian, bahwa penghasilan guru swasta, apalagi yang masih berstatus honorer, berbanding lurus dengan jam mengajar? Dengan pertanyaan itu, apakah gagasan tersebut sudah sangat substansial bagi jalannya pendidikan nasional?

Bukan sekadar gagasan

Itu baru bicara jam mengajar, belum gagasan soal full day school. Di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, kebijakan penambahan jam belajar 4-6 jam per minggu sesuai amanat Kurikulum 2013 membawa wacana baru saat itu; pelaksanaan full day school.

Saat itu, jelas-jelas ditegaskan bahwa pelaksanaan program ini belum bisa diterapkan di sekolah negeri, karena jam belajar pendidikan dasar di Indonesia masih kurang dan tertinggal jauh dengan negara-negara lain.

Ketertinggalan itu sangat jelas, terutama jika dikaitkan dengan perbandingan jumlah jam belajar pendidikan dasar anak-anak usia sekolah di negara-negara anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Rata-rata lama sekolah untuk seorang anak mengenyam pendidikan dasar di Indonesia, SD-SMP adalah 6.000 jam, sedangkan di negara-negara OECD rata-ratanya 6.800 jam.

Menurut etimologinya, kata full day school berasal dari Bahasa Inggris, yang terdiri dari ‘full’ atau ‘penuh’, dan ‘day’ yang artinya ‘hari’. Jadi, ‘full day’ mengandung arti ‘seharian penuh’. Adapun ‘school’ artinya ‘sekolah’. Maka, dilihat dari etimologinya arti dari ‘full day school’ berarti sekolah atau kegiatan belajar yang dilakukan seharian penuh di sekolah.

Adapun dalam terminologinya secara luas, full day school mengandung arti sistem pendidikan yang menerapkan pembelajaran atau kegiatan belajar-mengajar sehari penuh. Sistem ini memadukan pengajaran intensif, yakni menambah jam pelajaran untuk pendalaman materi pelajaran dan pengembangan diri dan kreatifitas anak didik.

Dilihat dari paparan tersebut, ide full day school memang sangat baik, terutama membuat anak didik terkontrol. Tetapi, model semacam ini belum bisa dilaksanakan di sekolah negeri, yang notabene masih paling dominan menampung anak-anak didik di seluruh Indonesia dibandingkan kehadiran sekolah swasta. Karena dalam penyelenggaraannya sangat membutuhkan konsekuensi berupa pembiayaan yang tidak sedikit. Bagaimana dengan fasilitas untuk menanggung anak-anak didik seharian penuh, mulai alat bantu belajar dan mengajar sampai urusan makan anak-anak?

Pertanyaannya, apakah para orang tua rela melihat anak-anaknya kehilangan waktu bermain dan mengeksplorasi dunia luar di balik tembok sekolahnya, yang tanpa dibatasi aturan-aturan formal hingga seringkali membuat anak didik cepat bosan? Bukankah mereka akan kehilangan banyak waktunya di rumah dan belajar tentang hidup bersama keluarganya?

Bisa dibayangkan, sepulang sekolah sore hari anak-anak didik itu akan kelelahan. Rumah hanya menjadi tempat istirahat, karena tak banyak waktu lagi untuk bercengkerama dengan keluarganya, terutama jika orang tuanya yang juga terdiri dari manusia-manusia supersibuk. Bukankah sekolah terbaik itu ada di dalam rumah dan keluarganya? Itulah ongkos yang harus dibayar oleh anak-anak didik.

Dengan dua "permasalahan" dari gagasan di atas bisa dilihat bahwa semua memang butuh aturan, butuh payung hukum sebagai konsekuensi menerapkan perubahan dari yang sudah ada dan terlaksana menjadi kebijakan baru.

Apapun bentuknya, aturan merupakan terjemahan dari suatu pelaksanaan ide atau gagasan. Dalam kasus ini, bukan lagi soal 24 jam atau 12 jam atau bahkan 40 jam, tapi sejauh mana substansi pendidikan itu bisa direalisasikan oleh pemerintah. Selanjutnya, ide dasar sebuah konsep pendidikan itu berjalan sesuai target dan tujuan pendidikan atau tidak, itulah substansinya. Setelah itu, barulah aturan itu dibuat agar bukan lagi sekadar gagasan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X