Kompas.com - 01/08/2017, 18:26 WIB
Ilustrasi: Jemaah haji tengah melakukan tawaf, mengelilingi Kabah di area Masjidil Haram, Mekkah, pada musim haji 2012. KOMPAS/Agus MulyadiIlustrasi: Jemaah haji tengah melakukan tawaf, mengelilingi Kabah di area Masjidil Haram, Mekkah, pada musim haji 2012.
|
EditorPalupi Annisa Auliani


KATA
wakalah mendadak mencuat di pemberitaan sepekan terakhir. Ini bermula dari pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin tentang akad calon jemaah saat membayar ongkos haji ke kementeriannya adalah wakalah.

(Baca juga: Menag: Dana Haji Boleh untuk Investasi Infrastruktur Selama Sesuai Syariah)

Pernyataan Lukman tersebut antara lain merespons sejumlah reaksi atas pernyataan Presiden Joko Widodo tentang rencana pemanfaatan dana haji untuk proyek infrastruktur.

(Baca juga: Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan untuk Infrastruktur)

Lalu, apa pendapat ulama soal terminologi ini? Apa pula payung hukum positif dalam hierarki peraturan perundangan soal pengelolaan dana haji?

"(Secara bahasa) wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat," tulis Yudistia Teguh Al Fikri, dalam artikel berjudul “Wakalah” di jurnal ekonomi Islam yang dipublikasikan lewat situs web www.academia.edu.

Di situ, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati tersebut menguraikan dasar dari akad ini. Dia uraikan juga rukun—hal-hal yang wajib ada untuk sahnya akad—bersama rincian syarat pemberi dan penerima kuasa serta hal-hal yang dapat diwakilkan.

Adapun untuk hal-hal yang dapat membatalkan akad wakalah, Teguh merujuk tulisan Helmi Karim dalam buku Fiqih Mualamat, yaitu:

  1. Salah satu pihak yang akad wafat atau gila.
  2. Apabila yang di maksud dalam akad Wakalah itu selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut.
  3. Diputusnya akad wakalah.
  4. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek.

Teguh menuliskan pula, akad wakalah dinyatakan berakhir bila seorang wakil atau yang mewakili sudah menyelesaikan tugas dari pemberi kuasa (muwakil) yang mewakilkan, atau amanat yang diberikan muwakil kepada wakil telah disampaikan kepada penerima amanat.

Selain itu, Teguh menjelaskan ada tiga kategori wakalah. Ketiganya adalah:

  1. Wakalah al mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
  2. Wakalah al muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
  3. Wakalah al amah, yaitu perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana dari pada al-mutlaqah.

Namun, seperti banyak kajian lain yang beredar, kajian Teguh kemudian banyak berlanjut ke praktik penerapan wakalah di perbankan syariah. Pembahasan wakalah dan kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana haji bisa dibilang masih terbatas.

Pendapat para ulama

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.