[HOAKS] Budi Cahyono, Guru yang Tewas Dianiaya Muridnya Diangkat PNS oleh Mendikbud

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membantah mengeluarkan kebijakan mengangkat guru SMA Negeri 1 Torjun, Sampang, Ahmad Budi Cahyono, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Budi meninggal dunia karena dianiaya seorang muridnya saat mengajar.

NARASI:

Narasi yang beredar di media sosial menyebutkan, Ahmad Budi Cahyono, guru yang meninggal karena dianiaya muridnya, akan diangkat sebagai PNS oleh Mendikbud.

Salah satu akun di Facebook, menyebutkan sebagi berikut:

Pidato bpk Menteri Pendidikan Prof.Dr.Muhajir Efendy MAP .
Hari ini sabtu , 3 Februari 2018 , Pukul 12.40 menyampaikan diawal pidatonya :
Untuk Almarhum Ahmad Budi Cahyono guru SMAN 1 Torjun Sampang yg meninggal yg di sinyalir dianiaya oleh muridx telah diusulkan diberi predikat Anumerta artinya diangkat PNS yg dan kelak anak yg dikandung akan dibiayai sampai lulus perguruan tinggi. Semoga dilancarkan dan slalu diberi ketabahan keluarganya.

Selengkapnya bisa dicek di link ini. 

VERIFIKASI Kompas.com:

Kompas.com memverifikasinya berdasarkan siaran pers dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK), Hamid Muhammad.

Hamid menegaskan bahwa pesan berantai yang mencatut namanya merupakan informasi tidak benar atau hoaks.

"Pesan yang beredar mengatasnamakan Dirjen Dikdasmen seolah-olah menjanjikan tiga hal, dua di antaranya adalah tidak benar," kata Hamid Muhammad usai taklimat media Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemdikbud, Sawangan, Selasa (6/2/201,8) sebagaimana siaran pers yang diterima Kompas.com.

Adapun dua kabar yang dinyatakan tidak benar yakni Kemendikbud akan mengangkat almarhum guru Ahmad Budi Cahyono menjadi CPNS dan mendapatkan hak pensiun. Kedua, tidak benar bahwa Kemendikbud akan mengangkat orang tua almarhum, Satuman, yang tercatat sebagai guru honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ia menyatakan bahwa sumber dari informasi tersebut tidak jelas. Hamid mengaku dirinya tidak pernah memberikan pernyataan dan tidak pernah dimintai keterangan sebagaimana informasi yang beredar di berbagai grup percakapan, media sosial, dan media daring.

"Yang benar, Kemendikbud akan mengupayakan beasiswa bagi putra atau putri Pak Budi yang saat ini masih di dalam kandungan sampai S-1," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya almarhum Ahmad Budi Cahyono.

Ia berharap media massa dan masyarakat dapat menghormati azas praduga tak bersalah dan mengedepankan hukum yang berlaku dalam memandang perkembangan kasus kekerasan di sekolah yang melibatkan siswa.

Kuantitas dan kualitas guru

Salah satu organisasi profesi guru di Indonesia yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai pemerintah sangat terbuka terhadap informasi terkait persoalan guru.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, mengatakan pemerintah telah menyampaikan data terkini kekurangan jumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai lebih dari 988 ribu.

Selama ini, sejumlah pihak menilai kekurangan guru yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia disebabkan distribusi yang tidak merata. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah karena memang kekurangan guru akibat moratorium guru PNS yang diberlakukan.

“Sementara, setiap tahun banyak guru yang memasuki masa pensiun, mutasi, atau penyebab lainnya yang membuat jumlah guru PNS semakin berkurang,” ujarnya.

Dok. Sahril Anci Seorang Guru Garis Depan Sahril Anci bersama para muridnya di Manokwari Selatan, Papua Barat. Sahril merupakan GGD angkatan pertama yang ditugaskan ke Papua Barat.

Keterbatasan jumlah guru berstatus PNS itu disiasati pemerintah daerah dengan mengangkat guru honorer. Dengan demikian, proses pendidikan di wilayah tersebut tetap berlangsung. Hal itu menyebabkan persoalan kompetensi guru dipertanyakan, mengingat kualifikasi akademik guru honorer yang tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan.

“Untuk itu, persoalan guru ini perlu dijawab dengan model birokrasi yang berbelit-belit, agar tata kelola guru menjadi lebih efektif dan akuntabel,” katanya.

Oleh karena itu, PGRI mengusulkan sejumlah solusi jangka pendek dan jangka panjang, salah satunya kebijakan mengangkat guru honorer yang memenuhi persyaratan menjadi Aparat Sipil Negara (ASN).

Jika hal ini akhirnya menjadi kebijakan, maka pemerintah daerah sebagai pengambil keputusan harus benar-benar mengunci ini agar kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru honorer. Tujuannya, ia melanjutkan, meningkatkan kualitas para guru.

Berita ini sudah melalui pengecekan fakta sesuai metodologi verifikasi oleh Kompas.com. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, kabar bahwa Kemendikbud akan mengangkat almarhum guru Ahmad Budi Cahyono menjadi CPNS dan mendapatkan hak pensiun, serta akan mengangkat orangtua almarhum, Satuman, yang tercatat sebagai guru honorer sebagai PNS, adalah hoaks.  Satu-satunya pernyataan yang benar adalah Kemendikbud akan mengupayakan beasiswa bagi putra atau putri Pak Budi yang saat ini masih di dalam kandungan sampai S-1. (Baca: Mendikbud Jamin Pendidikan Anak Guru Korban Korban Penganiayaan di Sampang)