Sejarah Institusi Pendidikan di Nusantara (2)

Kompas.com - 23/04/2018, 14:05 WIB
Ilustrasi sekolah KOMPAS.com/JunaediIlustrasi sekolah

Pada artikel minggu sebelumnya saya menceritakan mengenai institusi pendidikan sejak jaman Sriwijaya hingga jaman kolonial dan kemudian munculnya inisiatif tokoh-tokoh pribumi untuk mendirikan sekolah swasta sendiri seperti Madrasah Muallimin Muhammadiyah, Taman Siswa, INS Kayutanam, dan sekolah-sekolah swasta pribumi yang lain.

(Baca: Sejarah Institusi Pendidikan di Nusantara (1))

Selain sekolah-sekolah swasta pribumi pertama tersebut, pada jalur resmi pendidikan di Hindia Belanda seorang anak pribumi yang mampu bisa masuk HIS (Hollandsche Indlandsche School) pada usia 6 th dan umumnya tidak melalui jenjang Kelompok Bermain (Speel Groep) atau Taman Kanak-Kanak (Voorbels) yang usia masuknya 4 tahun dan kebanyakan orang Eropa.

Sehingga langsung masuk HIS selama 7 tahun belajar untuk mendapatkan ijazah sekolah dasar. Bagi masyarakat keturunan Tionghoa biasanya memilih jalur HCS (Hollands Chinesche School) karena selain bahasa pengantar Belanda, juga diberikan bahasa Tionghoa. HIS ini yang kemudian diadaptasi pemerintah Republik Indonesia (RI) menjadi Sekolah Dasar (SD) yang saat ini dilalui dalam jangka waktu 6 tahun.

Selain HIS pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan Tweede Inlandsche School atau Sekolah Kelas Dua atau Sekolah Ongko Loro merupakan Sekolah Rakyat atau Sekolah Dasar dengan masa pendidikan selama Tiga Tahun dan tersebar di seluruh pelosok desa. Maksud dari pendidikan ini adalah dalam rangka sekedar memberantas buta huruf dan mampu berhitung.

Bahasa pengantar adalah bahasa daerah dengan guru tamatan dari HIK (Holandsche Indische Kweekschool) . Bahasa Belanda merupakan mata pelajaran pengetahuan dan bukan sebagai mata pelajaran pokok sebagai bahasa pengantar. Namun setelah tamat sekolah ini murid masih dapat meneruskan pada Schakel School selama 5 tahun yang tamatannya nantinya akan sederajat dengan HIS. Tokoh Indonesia seperti HAMKA, Soeharto, dan Adam Malik merupakan lulusan sekolah ini.

Guru-guru formal pribumi pertama adalah guru tamatan HIK yang kemudian mengajar di Sekolah Kelas Dua ini. Kweekschool adalah salah satu sistem pendidikan di zaman Hindia Belanda, terdiri atas HIK (Holandse Indische Kweekschool, atau sekolah guru bantu yang ada di semua Kabupaten) dan HKS (Hoogere Kweek School, atau sekolah guru atas yang ada di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang, salah satu lulusan HKS Bandung adalah Ibu Soed.

Europese Kweek School (EKS, sebangsa Seolah Guru Atas dengan dasar bahasa Belanda dengan maksud memberi ijazah untuk mengajar di sekolah Belanda, yang berbeda dengan HKS) yang hanya diperuntukan bagi orang Belanda atau pribumi ataupun orang Arab/Tionghoa yang mahir sekali berbahasa Belanda, dan hanya ada di Surabaya. Pada waktu itu misalnya satu kelas ada 28 orang, maka terdiri 20 orang Belanda, 6 orang Arab/Tionghoa, dan 2 orang pribumi.

Selain itu juga dikenal HCK atau Hollandsche Chineesche Kweekschool khusus untuk yang keturunan Tionghoa. Di mana, salah satu lulusan HCK adalah P.K. Ojong yang merupakan pendiri Grup Kompas-Gramedia.

Di Muntilan ada Katholieke Kweek School atau sebangsa seminari khusus untuk guru beragama Katholik yang didirikan pada tahun 1911 dengan nama Kolese Xaverius Muntilan, lulusannya (yang pandai main musik) adalah antara lain Cornel Simanjuntak. Setelah K.H.A. Dahlan mengujungi Muntilan, maka beliau juga terinspirasi mendirikan bagi orang Islam, yaitu Muallimin di Yogyakarta pada tahun 1918.

Setelah seorang anak Eropa mendapatkan ijazah ELS atau seorang anak pribumi mendapatkan ijazah sekolah dasar dari HIS selama 7 tahun atau persamaannya (Sekolah Kelas Dua + Schakel School) selama 3 tahun + 5 tahun (8 tahun), seorang anak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah (MULO, HBS, atau Kweekschool).

Pada masa itu seorang anak dari golongan eropa atau elite pribumi dapat meneruskan pendidikannya di HBS (Hogere Burger School). HBS adalah sekolah lanjutan tingkat menengah pada zaman Hindia Belanda untuk orang Belanda, Eropa atau elite pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.HBS setara dengan MULO + AMS atau SMP +SMA, namun hanya 5 tahun.

Pada waktu itu HBS hanya ada di kota Surabaya, Semarang, Bandung,Jakarta, dan Medan. Sukarno merupakan salah satu lulusan HBS Surabaya sebelum melanjutkan kuliah di THS (Technische Hooge School) atau sekarang ITB (Institut Teknologi Bandung).

Sedangkan bagi kalangan pribumi biasa bisa melanjutkan sekolahnya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Pada masa sekarang ini, MULO setara dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Meer Uitgebreid Lager Onderwijs berarti “ Pendidikan Dasar Lebih Luas”.

MULO menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada akhir tahun 30-an, sekolah-sekolah MULO sudah ada hampir di setiap kota kawedanaan (kota kabupaten). Jenjang pendidikan ini dilalui selama 3 tahun, tidak seperti HBS yang lulusannya bisa langsung melanjutkan pendidikan tinggi di jenjang kuliah, lulusan MULO harus melanjutkan terlebih dahulu di AMS (Algemeene Midelbare School) yang mana sekolah ini sekarang disebut SMA (Sekolah Menengah Atas).

Banyak orang tua murid menyekolahkan anaknya ke AMS, karena dengan harapan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu misalnya ke THS di Bandung (Technische Hooge School – didirikan tahun 1920 – sekarang – Institut Teknologi Bandung – ITB), RHS di Jakarta (Rechts Hooge School – didirikan tahun 1924 – sekarang Fakultas Hukum UI Jakarta), atau GHS di Jakarta (Geneeskudige Hooge School – didirikan tahun 1924 – sekarang Fakultas Kedokteran UI Jakarta) sebelumnya sekolah ini bernama STOVIA (School Tot Opleiding van Indische Artsen) yang berdiri sejak 1853, ke Bogor di Landbouw Hooge School – didirikan tahun 1940 – sekarang Institut Pertanian Bogor – IPB.

Melalui AMS berarti harus menyelesaikan MULO lebih dahulu yang tersebar di semua kabupaten, sedangkan kalau melalui HBS hanya ada di Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, atau Medan.

AMS afdeling B (ilmu alam), sekarang SMU 3 Yogyakarta. AMS memiliki beberapa jurusan, Jalur A afdeling atau SMA Bagian-A pada tahun 1951 atau sekarang jurusan IPS, di mana akan ditekankan pada ilmu sastra dan budaya, jalur ini hanya untuk meneruskan ke RHS saja. Jalur B afdeling atau SMA Bagian-B pada tahun 1951 atau sekarang jurusan IPA, di mana akan ditekankan pada ilmu alam dan ilmu pasti, jalur ini dapat ke semua jurusan RHS, THS, GHS, ataupun LHS.

Pada waktu itu, para guru AMS berpendidikan tinggi dari RHS, THS, GHS, ataupun LHS. Sehingga misalnya guru aljabar pada umumnya menyandang gelar Ir., guru sejarah menyandang gelar Mr., atau guru botani menyandang gelar dokter (Arts).

Selain melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah, lulusan HIS juga bisa melanjutkan pendidikannya ke jalur pendidikan khusus pamong praja seperti OSVIA (Opleiding School voor Indlandsch Ambtenaren) selama 5 tahun untuk langsung bekerja sebagai pamong praja, sekolah ini juga disebut “sekolah menak” karena murid-muridnya kebanyakan adalah anak para priyayi seperti bupati, patih, atau wedana.

OSVIA didirikan pada tahun 1879 di Bandung. Pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah yang serupa yaitu MBS (Middlebare Besture School) di Malang. Sekarang sekolah ini berubah nama menjadi IPDN (Institut Pendidikan Dalam Negeri) yang ada di Jatinangor, Bandung, Jawa Barat dan IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) yang ada di Jakarta.

Setelah masa kolonial berakhir, sistem pendidikan kolonial ini banyak diadaptasi oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang setara, sebagai syarat untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi (Universitas). Sistem jenjang institusi pendidikan semacam ini juga dipakai dibanyak negara, sehingga seharusnya secara institusional seharusnya tidak lagi menjadi masalah.

Masalah-masalah terkait pendidikan dan kualitas pengetahuan anak muncul bukan karena sistemnya tapi karena pengambil kebijakan dan orang-orang yang ada didalamnya, apakah benar-benar mengimplementasikan pendidikan dan pengajaran dengan baik. Atau jangan-jangan seperti yang saya pernah tuliskan disini dua minggu yang lalu, justru mengkhianati visi pendidikan nasional itu sendiri.

Seharusnya pendidikan nasional itu seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara yaitu untuk membuka batin (rasa-spiritual), memerdekakan pikiran (cipta) dan membangun kemandirian (karsa), tapi yang terjadi adalah sekolah sebagai sarana pemuas nafsu materialisme.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X