KILAS

Menuju Indonesia Emas 2045, Kemendikbud Latih Guru Daerah Terpencil

Kompas.com - 04/10/2018, 14:08 WIB
Kegiatan Pelatihan Guru Daerah Khusus (PGDK) di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) PKn dan IPS di Batu, Malang, Jawa Timur 2018 DOK HUMAS Ditjen GTK KemendikbudKegiatan Pelatihan Guru Daerah Khusus (PGDK) di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) PKn dan IPS di Batu, Malang, Jawa Timur 2018


KOMPAS.com
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Hal ini berlaku pula untuk guru daerah khusus (Gurdasus). Di samping harus memenuhi kualifikasi S1/DIV, guru di daerah ini juga harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Dikarenakan kondisi lingkungan, Gurdasus memiliki tantangan dan hambatan dalam meningkatkan kompetensi dan keprofesionalannya dalam mengikuti program PPG.

Berangkat dari hal itu, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud), melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Khusus menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi Gurdasus menjadi guru profesional.

BACA JUGA: Mendikbud Ungkap 3 Ciri Guru Profesional

Mereka mengadakan pelatihan itu bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Malang dan Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) PKN dan IPS.

"Pelatihan diselenggarakan melalui kegiatan prakondisi, yaitu Pelatihan Guru Daerah Khusus (PGDK) melalui pembelajaran tatap muka untuk menyiapkan Gurdasus berhasil dalam menyelesaikan program PPG," tulis keterangan resmi Ditjen GTK yang diterima Kompas.com, Senin (1/10/2018).

Lebih lanjut, rilis itu menerangkan bahwa kegiatan prakondisi dilakukan karena Gurdasus menghadapi tantangan dan hambatan dalam mengikuti program PPG dalam jabatan.

Biasanya program PPG dalam jabatan dilaksanakan dalam bentuk blended learning atau hybrid learning (memadukan pola belajar daring dan tatap muka).

Sebagai informasi, program PGDK merupakan bagian dari pendidikan layanan khusus.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 ayat 2, pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X