4 Hal Baru dalam PPDB 2019, Orangtua dan Sekolah Wajib Tahu

Kompas.com - 17/01/2019, 10:35 WIB
PPDB Jawa Barat 2108Dok. Disdik Jabar PPDB Jawa Barat 2108

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan sosialisasi tentang beberapa perbedaan antara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2018 dan tahun 2019 ini.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2019, di Gedung Kemendikbud, Jakarta (15/1/2019).

Berdasarkan Permendikbud tersebut, berikut 5 perbedaan pelaksaan PPDB 2018 dan 2019:

1. Penghapusan SKTM

Pemerintah secara resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sempat menimbulkan polemik di beberapa daerah lantaran disalahgunakan. Selanjutnya siswa dari keluarga tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan program pemerintah pusat (KIP) atau pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu.

Baca juga: Habis SKTM Palsu, Waspadai Domisili dan Surat Pindah Bodong di PPDB

2. Lama domisili

Dalam PPDB 2018, domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Sedangkan dalam Permendikbud baru untuk PPDB 2019 didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun senelumnya.

3. Pengumuman daya tampung

Untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud baru ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Permendikbud sebelumnya belum mengatur secara detil perihal daya tampung ini hanya menyampaikan "daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan (standar proses)".

4. Prioritas satu zonasi sekolah asal

Dalam aturan 2019 ini juga diatur mengenai kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah asal (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Hal ini untuk mengantisipasi surat domisili palsu atau 'bodong' yang dibuat jelang pelaksaan PPDB.

Terkait pemalsuan surat mutasi domisili maupun surat mutasi kerja, serta praktik jual-beli kursi, Mendikbud mengatakan akan menindak-tegas hal ini karena sudah masuk dalam ranah pungli, pemalsuan, maupun penipuan.

"Bilamana terdapat unsur pidana seperti pemalsuan dokumen maupun praktik korupsi, maka Kemendikbud mendorong agar dapat dilanjutkan ke proses hukum," tegas Mendikbud.


Terkini Lainnya

Senin Pagi Gunung Merapi Keluarkan Tiga Kali Awan Panas Guguran Mengarah ke Hulu Kali Gendol

Senin Pagi Gunung Merapi Keluarkan Tiga Kali Awan Panas Guguran Mengarah ke Hulu Kali Gendol

Regional
BNN: Sepanjang 2018, 2 Juta Mahasiswa dan 1,5 Juta Pekerja Terlibat Narkoba

BNN: Sepanjang 2018, 2 Juta Mahasiswa dan 1,5 Juta Pekerja Terlibat Narkoba

Megapolitan
Mahasiswa Universitas Timor Tewas Ditikam Temannya saat Sedang Berdiskusi

Mahasiswa Universitas Timor Tewas Ditikam Temannya saat Sedang Berdiskusi

Regional
Sisihkan Gajinya Bagi Siswa Miskin, Guru di Kenya Ini Menang Hadiah Rp 14 Miliar

Sisihkan Gajinya Bagi Siswa Miskin, Guru di Kenya Ini Menang Hadiah Rp 14 Miliar

Internasional
Datangi Polda Metro, Joko Driyono Kembali Jalani Pemeriksaan Pagi Ini

Datangi Polda Metro, Joko Driyono Kembali Jalani Pemeriksaan Pagi Ini

Megapolitan
Anies Jajal Halte Transjakarta Bundaran HI yang Terintegrasi dengan Stasiun MRT

Anies Jajal Halte Transjakarta Bundaran HI yang Terintegrasi dengan Stasiun MRT

Megapolitan
Bayi Prabowo Lebih Agresif Saat Menyusui daripada Bayi Sandiaga (2)

Bayi Prabowo Lebih Agresif Saat Menyusui daripada Bayi Sandiaga (2)

Regional
KPU Fasilitasi Kampanye Peserta Pemilu di Media Massa

KPU Fasilitasi Kampanye Peserta Pemilu di Media Massa

Nasional
BPN Prabowo-Sandiaga Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pemilu 2019

BPN Prabowo-Sandiaga Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pemilu 2019

Nasional
Begini Cara TM Ragunan Mengembangbiakkan Harimau Sumatera

Begini Cara TM Ragunan Mengembangbiakkan Harimau Sumatera

Megapolitan
KPK Lakukan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Maluku

KPK Lakukan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Maluku

Nasional
Peserta Pemilu Dilarang Beri Uang Transportasi untuk Kampanye Terbuka

Peserta Pemilu Dilarang Beri Uang Transportasi untuk Kampanye Terbuka

Regional
Di Gunung Tidar, Gubernur Ganjar dan Warga Gelar Slametan Puser Bumi

Di Gunung Tidar, Gubernur Ganjar dan Warga Gelar Slametan Puser Bumi

Nasional
Plt Bupati Cianjur Sarankan Kotak Suara Pemilu Dibuat Transparan

Plt Bupati Cianjur Sarankan Kotak Suara Pemilu Dibuat Transparan

Regional
Kisah Pilu Taufik, Malaikat Kecil Penyelamat Turis Malaysia yang Jadi Tulang Punggung Keluarga (1)

Kisah Pilu Taufik, Malaikat Kecil Penyelamat Turis Malaysia yang Jadi Tulang Punggung Keluarga (1)

Regional


Close Ads X