Meruntuhkan "Tembok Pembeda" Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri

KOMPAS.com — Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan (Kemenristekdikti) mendorong agar tidak ada lagi dikotomi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Diharapkan keduanya di masa mendatang akan memiliki kualitas sama.

Perguruan yang terbaik bukan perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi yang terbaik bukan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi yang terbaik adalah perguruan tinggi yang bermutu.

Hal ini disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir saat hadir dalam Sarasehan Asosiasi Badan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) di Kampus Binus Anggrek, Jakarta (23/1/2019).

Hampir 2,5 jam lebih Menristekdikti menyempatkan waktu untuk membahas berbagai hal yang menjadi kendala dan tantangan PTS saat ini.

Reformasi kebijakan birokrasi

"Proses perizinan nanti tidak seperti masa lalu yang sangat panjang dan memakan waktu lama. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden bahwa semua proses perizinan dipercepat, tetapi monitoring dan evaluasi harus diperketat," ungkap Nasir.

Menristekdikti menegaskan jangan sampai masih ada lagi istilah "kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah". 

Baca juga: Kemenristekdikti Imbau Penguatan Karakter Bela Negara

Nasir menambahkan, kebijakan baru dibuat dengan mengedepankan asas kepercayaan, tetapi dengan tetap menjaga kualitas prodi tersebut.

”Instrumen persyaratan minimum pembukaan prodi yang sebelumnya 9 kriteria, kita pangkas menjadi 3 kriteria yang benar-benar penting," ujarnya. 

Dengan reformasi kebijakan ini, Menristekdikti berharap kepada PTS untuk segera membuka program studi yang dibutuhkan industri saat ini sehingga kedepannya dapat menggerakkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.

Menjawab tantangan dunia kerja

Pada kesempatan sama Ketua Yayasan Bina Nusantara Bernard Gunawan mengatakan bahwa perguruan tinggi saat ini menghadapi tantangan besar di era Revolusi Industri 4.0.