8 Dampak Negatif "Favoritisme Sekolah" Menurut Kemendikbud

Kompas.com - 29/01/2019, 18:18 WIB
Salah seorang tim penyidik Saber Pungli Polresta Barelang sedang menyusun sejumlah uang yang merupakan barang bukti dari dugaan kasus pungli PPDB yang dilakukan di SMA Negeri 10 Sei Panas, Batam. Jumat (20/7/2018). KOMPAS.com/ HADI MAULANA Salah seorang tim penyidik Saber Pungli Polresta Barelang sedang menyusun sejumlah uang yang merupakan barang bukti dari dugaan kasus pungli PPDB yang dilakukan di SMA Negeri 10 Sei Panas, Batam. Jumat (20/7/2018).

KOMPAS.com - Pada dasarnya, status " sekolah favorit" adalah penilaian yang diberikan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) tidak pernah membuat 'label' pembeda antara " sekolah favorit" dan "sekolah non favorit".

Oleh karena itu, sistem zonasi yang diterapkan pemerintah diharapkan akan mampu menghapus imej tersebut dan melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah Indonesia.

Berdasarkan akun Instagram resmi Kemendikbud @kemdikbud.ri (28/1/2019), berikut 8 alasan pemerintah ingin menghapus imej "sekolah favorit" dan menerapkan kebijakan zonasi untuk pemerataan peningkatan mutu pendidikan di seluruh sekolah.

8 dampak negatif "Favoritisme Sekolah"

1. Siswa menempuh perjalanan jauh dan bahkan ada yang tinggal jauh dari orangtua.

2. Penekanan kompetisi pada siswa, eksklusif hanya bagi siswa dengan nilai UN tinggi.

3. Ketidakadilan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

4. Pelabelan anak bodoh atau pintar hanya berdasarkan nilai UN.

Baca juga: PPDB 2019: Syarat PPDB Jarak Rumah, Bukan Rapor dan Nilai UN

5. Ketidakadilan bagi siswa dengan nilai UN kurang.

6. Perhatian pemerintah pusat atau pemerintah daerah hanya kepada "sekolah favorit".

7. Guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri.

8. Suburnya praktik jual beli kursi dan pungli.

Tujuan pendidikan berbasis zonasi

Kemendikbud melalui sistem pendidikan berbasis zonasi berupaya untuk menghapus imej "sekolah favorit" yang terlanjur berkembang di tengah masyarakat.

Sistem pendidikan berbasis zonasi diharapkan akan mendatangkan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Mendekatkan siswa dengan lingkungan sekolah.

2. Menghilangkan praktik jual-beli kursi dan pungli.

3. Mendorong tumbuhnya suasana kelas yang heterogen dan mendorong anak bekerjasama.

4. Menjadi alat ukur intervensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

5. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

6. Peningkatan kapasitas guru.


Terkini Lainnya

14 Panduan dan Tata Cara Naik MRT Jakarta

14 Panduan dan Tata Cara Naik MRT Jakarta

Megapolitan
Alasan Ma'ruf Amin Tak Kampanye Perdana Bersama Jokowi di Serang

Alasan Ma'ruf Amin Tak Kampanye Perdana Bersama Jokowi di Serang

Nasional
Kasus Romahurmuziy, KPK Panggil Ketua DPW PPP Jawa Timur

Kasus Romahurmuziy, KPK Panggil Ketua DPW PPP Jawa Timur

Nasional
Senin Pagi Gunung Merapi Keluarkan Tiga Kali Awan Panas Guguran Mengarah ke Hulu Kali Gendol

Senin Pagi Gunung Merapi Keluarkan Tiga Kali Awan Panas Guguran Mengarah ke Hulu Kali Gendol

Regional
BNN: Sepanjang 2018, 2 Juta Mahasiswa dan 1,5 Juta Pekerja Terlibat Narkoba

BNN: Sepanjang 2018, 2 Juta Mahasiswa dan 1,5 Juta Pekerja Terlibat Narkoba

Megapolitan
Mahasiswa Universitas Timor Tewas Ditikam Temannya saat Sedang Berdiskusi

Mahasiswa Universitas Timor Tewas Ditikam Temannya saat Sedang Berdiskusi

Regional
Sisihkan Gajinya Bagi Siswa Miskin, Guru di Kenya Ini Menang Hadiah Rp 14 Miliar

Sisihkan Gajinya Bagi Siswa Miskin, Guru di Kenya Ini Menang Hadiah Rp 14 Miliar

Internasional
Datangi Polda Metro, Joko Driyono Kembali Jalani Pemeriksaan Pagi Ini

Datangi Polda Metro, Joko Driyono Kembali Jalani Pemeriksaan Pagi Ini

Megapolitan
Anies Jajal Halte Transjakarta Bundaran HI yang Terintegrasi dengan Stasiun MRT

Anies Jajal Halte Transjakarta Bundaran HI yang Terintegrasi dengan Stasiun MRT

Megapolitan
Bayi Prabowo Lebih Agresif Saat Menyusui daripada Bayi Sandiaga (2)

Bayi Prabowo Lebih Agresif Saat Menyusui daripada Bayi Sandiaga (2)

Regional
KPU Fasilitasi Kampanye Peserta Pemilu di Media Massa

KPU Fasilitasi Kampanye Peserta Pemilu di Media Massa

Nasional
BPN Prabowo-Sandiaga Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pemilu 2019

BPN Prabowo-Sandiaga Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pemilu 2019

Nasional
Begini Cara TM Ragunan Mengembangbiakkan Harimau Sumatera

Begini Cara TM Ragunan Mengembangbiakkan Harimau Sumatera

Megapolitan
KPK Lakukan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Maluku

KPK Lakukan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Maluku

Nasional
Peserta Pemilu Dilarang Beri Uang Transportasi untuk Kampanye Terbuka

Peserta Pemilu Dilarang Beri Uang Transportasi untuk Kampanye Terbuka

Regional


Close Ads X