Tahun Ini 18 Staf Kemenkumham Terima Beasiswa Studi di Belanda

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 18 staf Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima beasiswa Studeren in Nederland (Studi di Belanda). Mereka akan mengikuti tailor-made training atau pelatihan tentang Pengembangan Program Diklat Penyuluh Hukum di Bogor.

Beasiswa tersebut Direktur Nuffic Neso Indonesia, Peter van Tuijl, kepada Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham, Hantor Situmorang, di Bogor, Senin (25/3/2019). Hadir pada acara tersebut Roy Spijkerboer, Staf Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda dan Lieselotte Heederik, pelatih dari Center for International Legal Cooperation (CILC) Belanda.

Badan Pembinaan Penyuluh Hukum (BPHN) Kemenkumham, sebagai lembaga yang menaungi para penyuluh hukum, memprediksi jumlah penyuluh akan bertambah terus. BPSDM yang bertanggungjawab terhadap pengembangan kompetensi penyuluh hukum telah menyiapkan rencana pendidikan dan pelatihan secara terstruktur melalui pelatihan berjenjang dari tingkat dasar, menengah, dan lanjut.  
 
Kepala BPSDM mengatakan saat ini sudah banyak kegiatan kerja sama antara Indonesia dan Belanda di bidang hukum. Adapun dalam kaitannya dengan beasiswa StuNed ini, CILC akan membantu meningkatkan kapasitas BPSDM dan BPHN dalam penyelenggaraan pelatihan penyuluh hukum, mulai analisa kebutuhan pelatihan sampai penyusunan kurikulum pelatihan.

"Kami menargetkan kurikulum pelatihan per masing-masing pada jenjang kompetensi penyuluh hukum selesai sebagai hasil pelatihan," ujar Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham, Hantor Situmorang.   
 
Pada kesempatan tersebut Staf Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Roy Spijkerboer, menambahkan bahwa beasiswa StuNed untuk pelatihan ini memang merupakan bagian dari kerjasama bilateral antara Belanda dan Indonesia di bidang keamanan dan penegakan hukum.

"Selain StuNed, masih ada program peningkatan kapasitas lainnya yang didanai pemerintah Belanda, termasuk beasiswa Orange Tulip Scholarship dan program studi banding," jelas Roy.

Adapun total durasi pelatihan ini dilaksanakan selama dua pekan. Pekan pertama diselenggarakan pada akhir Maret ini dengan topik analisa kebutuhan diklat. Adapun satu minggu pelatihan sisanya lagi akan dilaksanakan pada akhir Juli mendatang untuk menyusun disain kurikulum diklat yang merupakan kerja sama BPSDM dan BPHN.

Lebih lanjut, Direktur Nuffic Neso Indonesia, Peter van Tuijl, menjelaskan bahwa pelatihan ini diharapkan bisa sangat efisien dilaksanakan di Indonesia. Hal itu karena Indonesia dan Belanda memiliki dasar sistem hukum yang mirip.

"Mirip, baik secara struktur hukum, teori hukum, dan cara pandang hukum. Ini membuat kita mudah untuk bertukar pengalaman dan gagasan," kata Peter.