Kompas.com - 18/04/2019, 21:13 WIB
Direktur Center for Digital Society (CfDS) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Dedy Permadi menyebutkan ada sejumlah ancaman kemanan siber pada pemilu 2019 di Indonesia dalam Konferensi Pers Ancaman Keamanan Siber Masa Pemilu 2019, Kamis (18/4/2019) di Fisipol UGM. Dok. UGMDirektur Center for Digital Society (CfDS) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Dedy Permadi menyebutkan ada sejumlah ancaman kemanan siber pada pemilu 2019 di Indonesia dalam Konferensi Pers Ancaman Keamanan Siber Masa Pemilu 2019, Kamis (18/4/2019) di Fisipol UGM.

KOMPAS.com - Direktur Center for Digital Society (CfDS) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Dedy Permadi menyebutkan ada sejumlah ancaman kemanan siber pada pemilu 2019 di Indonesia.

"Ancaman siber yang terjadi sebelum, saat, serta pasca pemilu 2019 ada tiga jenis yaitu operasi siber, operasi informasi, dan operasi campuran antara siber dan informasi," tuturnya, saat Konferensi Pers "Ancaman Keamanan Siber Masa Pemilu 2019", Kamis (18/4/2019) di Fisipol UGM.

Operasi siber

Dedy menyebutkan operasi siber merupakan jenis ancaman berupa perusakan atau gangguan terhadap  sistem IT dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya, denial of service (DoS), distributed denial of services (DdoS), pengendalian sistem secara ilegal, serta intercept daan pendurian data pribadi.

Baca juga: KPU Mengaku Terus Alami Serangan Siber

Operasi siber saat pemilu pernah terjadi di Indonesia dimana terjadi peretasan situs KPU pada tahun 2004 oleh seorang konsultan teknologi asal Indonesia. Serangan siber juga sempat terjadi di Taiwan saat masa pemilu Presiden Taiwan oleh Tiongkok.

Operasi informasi

Sedangkan operasi informasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menganggu aktivitas dan proses dalam pemilu dengan menyebarluaskan informasi tidak sehat seperti hoaks.

Operasi ini dapat berupa misinfromasi, disinfromasi, serta malinformasi yang diwujudkan dalam bentuk ujaran kebencian, perundungan siber, kekerasan daring, pembocoran data pribadi, dan delegitimasi hasil. Selain itu juga pemelintiran kebencian oleh aktor dalam pemilu.

“Pemelitiran kebencian ini seperti aktor dalam pemilu membuat kemarahan yang dibuat-buat untuk memengaruhi persepsi publik. Hal ini bisa merusak informasi karena pokok persoalan kemarahan adalah sesuatu yang dikonstruksi,” paparnya melalui laman resmi UGM.

Pengalaman Amerika Serikat

Operasi informasi ini pernah melanda Amerika Serikat dimana kemenangan Presiden Trump didukung disinfromasi dan malinfromasi. Selain itu juga terjadi di Brazil dimana kemenangan Presiden Jair Bolsonaro yang didukung oleh penyebaran hokas melalui aplikasi whatsapp berskala massif.

Lebih lanjut Dedy menjelaskan bahwa hoaks menjadi salah satu bentuk ancaman keamanan siber yang mengancam kualitas demokrasi, khsusunya pemilu.

Data Kominfo 2019 mencatat selama Agustus 2018 hingga Maret 2019 terdapat 1.224 hoaks yang teridentifikasi berkaitan dengan isu politik. Jumlah tersebut meliputi 175 hoaks pada Januari 2019, 353 hoaks pada Februari 2019, serta 453 hoaks di Maret 2019.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X