PBNU Nilai Penerapan Sistem Zonasi PPDB Prematur, Ini 4 Alasannya

Kompas.com - 21/06/2019, 10:20 WIB
Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi ketika ditemui di Kantor MUI Jakarta, Selasa (15/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi ketika ditemui di Kantor MUI Jakarta, Selasa (15/5/2018).

KOMPAS.com - Menanggapi pelaksaan sistem zonasi PPDB 2019 yang telah dibuka di beberapa daerah, Wasekjen Pengurus Besar Nahdlatu Ulama ( PBNU) Bidang Pendidikan KH Masduki Baidlowi menilai implementasi PPD berbasis zonasi masih prematur.

"Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB berbasis zonasi dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan yang selama ini terjadi di negara kita," ujar KH Masduki seperti dikutip dari rilis resmi PBNU (20/6/2019).

Ia menyampaikan, problem akut ini sangat sulit diatasi sebabnya antara lain karena guru yang bagus-bagus banyak menumpuk di satu tempat atau satu sekolah sehingga timbul istilah sekolah favorit terutama ini terjadi di kota-kota, kabupaten atau pun di kota-kota besar lainnya.

Ada beberapa alasan Wasekjen PBNU Bidang Pendidikan ini menilai implementasi sistem zonasi Permendikbud masih prematur

1. Kualitas guru masih di standar

Guru di sekolah-sekolah pedalaman banyak bermasalah dengan cara mengajar mereka, alias tidak bermutu. Timbulnya istilah "schooling without learning (bersekolah tapi tidak belajar) yang dialami negara berkembang termasuk Indonesia, adalah karena banyak guru tidak memenuhi standar mutu belajar seperti yang diinginkan standar pendidikan nasional.

Baca juga: Ini Dia Seputar Sistem PPDB 2019 yang Penting untuk Anda Ketahui

Kebijakan zonasi sebenarnya ditujukan untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan ini terutama dari segi bagaimana caranya membagi guru-guru yang bagus mutunya dipindah ke daerah-daerah yang mutu pendidikannya masih rendah.

Kondisi guru memegang posisi kunci penting maju dan tidaknya lembaga pendidikan. Artinya, kalau ibaratnya standar-standar nasional yang lain kurang memadai, tetapi gurunya bermutu, maka sekolahan dan sistem pembelajarannya akan berjalan dengan baik.

2. Rasio guru dan siswa

Sebab lain, guru bermutu tidak seimbang dengan banyak murid hendak belajar di kelas. Banyaknya lembaga-lembaga bimbingan belajar menandakan berapa minim guru mengajar dengan baik, sekaligus menandakan betapa banyak murid belajar tetapi tidak mengerti terhadap apa yang diajarkan guru pada si murid.

3. Sertifikasi guru tidak berkelanjutam

Kebijakan sertifikasi guru semula direncanakan meningkatkan mutu pendidikan nasional ternyata gagal total karena para guru yang sudah lolos sertifikasi tidak pernah dievaluasi, tidak pernah diberikan tantangan meningkatkan prestasi.

Negara juga tidak menyiapkan sistem evaluasinya sehingga sertifikasi guru itu bisa dikatakan gagal total kalau dilihat dari segi tujuan meningkatkan mutu pendidikan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X