12 Pokok Penting UU Sisnas Iptek yang Baru Diresmikan DPR

Kompas.com - 17/07/2019, 18:57 WIB
Rancangan Undang-Undang Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut diputuskan DPR RI dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan (16/7/2019). DOK. KEMENRISTEKDIKTIRancangan Undang-Undang Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut diputuskan DPR RI dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan (16/7/2019).

KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( RUU Sisnas Iptek) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut diputuskan DPR RI dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR/MPR, Senayan (16/7/2019). 

DIlansir rilis resmi Kemenristekdikti, dalam sambutannya Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyampaikan RUU Sistem Nasional Iptek merupakan RUU inisiatif pemerintah yang disusun sejak 2014 sebagai pengganti UU Nomor 18 Tahun 2002.

UU 18 Tahun 2002 dalam penerapannya dinilai belum mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional.

Rencana induk riset nasional

Menteri Nasir menyebut ada tiga faktor mempengaruhi UU 18 Tahun 2002 belum memberikan kontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional, yakni:

1. Payung hukum tersebut belum mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga dan sektor pada tingkat perumusan kebijakan, perencanaan program anggaran, serta pelaksanaan kebijakan secara lugas.

2. Banyak peraturan perundang-undangan yang telah berubah, sehingga perlu adanya harmonisasi. Seperti UU Sistem Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Baca juga: Sudah Disahkan, DPR Harap UU Sisnas Iptek Jadi Landasan Pembangunan Nasional

3. UU 18 Tahun 2002 belum mengatur hal-hal khusus dan strategis lainnya, seiring perkembangan lingkungan strategis serta sistem ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Embrio dari UU ini adalah Peraturan Presiden mengenai rencana induk riset nasional. Harapannya ke depan UU Sisnas Iptek ini akan mendorong terintegrasinya riset yang ada di berbagai kelembagaan riset," kata Mohamad Nasir.

Lebih lanjut, Menristekdikti mengatakan akan dibentuk sebuah lembaga guna mengintegrasikan semua lembaga penelitian. Untuk nama dan bentuk lembaganya, Menteri Nasir mengaku masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo

"Bisa mengintegrasikan semua lembaga riset yang ada di Indonesia, baik kementerian maupun lembaga yang lain. Nanti apakah bentuknya Kementerian atau LPNK, bagaimana cara mengkoordinasikannya, apakah lembaga tetap ada di bawah koordinasi menteri, atau di bawah satu badan nanti presiden yang memberi arahan,” jelasnya.

12 pokok penting UU Sisnas Iptek

Berikut pokok-pokok penting dalam pengaturan UU Sistem Nasional Iptek yang perlu menjadi perhatian, yakni :

1. Rencana Induk Pemajuan Iptek akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN.

2. Penambahan batas usia pensiun untuk Peneliti Ahli Utama (menjadi 70 tahun) dan Peneliti Ahli Madya (menjadi 65 tahun).

3. Hasil Litbang wajib dipublikasikan dan didiseminasikan.

4. Komisi Etik dibentuk untuk menegakkan kode etik penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) iptek.

5. Pemerintah menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan output riset, paling singkat selama 20 tahun, melalui sistem informasi iptek yang terintegrasi secara nasional.

6. Untuk menjalankan litbangjirap dan menghasilkan invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional (BRIN).

7. Dana abadi litbangjirap invensi dan inovasi dibentuk oleh pemerintah untuk membiayai litbangjirap.

8. Insentif pengurangan pajak bagi badan usaha yang melakukan litbangjirap.

9. Dilarang melakukan pengalihan material kekayaan hayati dll, kecuali uji material nya tidak dapat dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini wajib dilengkapi dengan dokumen MTA.

10. Pemerintah melakukan pengukuran indikator iptek nasional secara berkala.

11. Kegiatan litbangjirap yang berisiko tinggi dan berbahaya wajib mendapatkan izin dari pemerintah, melalui proses di komisi etik.

12. Beberapa sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggar UU ini.

Dalam laporan akhirnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Sisnas Iptek, Daryatmo Mardiyanto menuturkan UU Sisnas Iptek diharapkan dapat melengkapi pengaturan sebelumnya.

Ia mengatakan esensi UU antara lain menegaskan sudah saatnya jalannya pembangunan di tanah air berbasis Iptek, ia menyebutkan jika hal tersebut dilakukan maka hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Iptek tidak lagi sekedar mejadi rekomendasi pertimbangan dalam keputusan pembangunan nasional.

“Iptek dalam UU ini merupakan upaya agar kebijakan pembangunan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan keilmuan dengan berpedoman pada haluan ideologi pancasila,” ungkapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tertarik Jadi Dosen? CPNS 2019 Kemendikbud Buka 1.891 Formasi

Tertarik Jadi Dosen? CPNS 2019 Kemendikbud Buka 1.891 Formasi

Edukasi
Angkie Yudistia, Staf Khusus Jokowi, Kisah Titik Bangkit di Kampus dan Perjuangan yang Belum Selesai

Angkie Yudistia, Staf Khusus Jokowi, Kisah Titik Bangkit di Kampus dan Perjuangan yang Belum Selesai

Edukasi
'Link and Match' Pendidikan-Industri Butuh Perencanaan dan Penyesuaian Kurikulum

"Link and Match" Pendidikan-Industri Butuh Perencanaan dan Penyesuaian Kurikulum

Edukasi
Krisis Dunia Pendidikan, Satu Pesan dari Bank Dunia...

Krisis Dunia Pendidikan, Satu Pesan dari Bank Dunia...

Edukasi
Pasar Digital Kian Menjanjikan, Binus Malang Kini Fokus Ciptakan Entreprenuer Berbasis Digital

Pasar Digital Kian Menjanjikan, Binus Malang Kini Fokus Ciptakan Entreprenuer Berbasis Digital

BrandzView
LP3I: Kompetensi dan Adaptasi Jadi Kunci Penguatan Pendidikan Vokasi

LP3I: Kompetensi dan Adaptasi Jadi Kunci Penguatan Pendidikan Vokasi

Edukasi
'We The Teacher': Infrastruktur dan Materi Pembelajaran Masih Jadi Kendala di Daerah 3T

"We The Teacher": Infrastruktur dan Materi Pembelajaran Masih Jadi Kendala di Daerah 3T

Edukasi
Kompasianival 2019: Ngomongin Podcast hingga Peluang Join KG Media

Kompasianival 2019: Ngomongin Podcast hingga Peluang Join KG Media

Edukasi
Daftar Lengkap 100 Universitas Terbaik Kinerja Penelitian, Berapa Peringkat Kampusmu?

Daftar Lengkap 100 Universitas Terbaik Kinerja Penelitian, Berapa Peringkat Kampusmu?

Edukasi
5 Modul Latihan TKD CPNS 2019 Paling Banyak Dicari

5 Modul Latihan TKD CPNS 2019 Paling Banyak Dicari

Edukasi
Sepertiga Anak Usia 10 Tahun Indonesia Tak Mampu Baca dan Pahami Cerita Sederhana

Sepertiga Anak Usia 10 Tahun Indonesia Tak Mampu Baca dan Pahami Cerita Sederhana

Edukasi
Menristek: Jumlah Pengelolaan Dana Riset Ditentukan Penilaian Kinerja

Menristek: Jumlah Pengelolaan Dana Riset Ditentukan Penilaian Kinerja

Edukasi
47 Universitas Terbaik Bidang Penelitian Versi Kemenristek

47 Universitas Terbaik Bidang Penelitian Versi Kemenristek

Edukasi
Berdayakan Guru, Zenius dan We The Teachers Distribusikan Materi Belajar Digital Gratis

Berdayakan Guru, Zenius dan We The Teachers Distribusikan Materi Belajar Digital Gratis

Edukasi
Benarkah Peran Guru Tidak Akan Terganti pada Era Revolusi Industri 4.0?

Benarkah Peran Guru Tidak Akan Terganti pada Era Revolusi Industri 4.0?

Edukasi
Close Ads X