Berhadiah Total Rp 24 Juta, Kompetisi Film Pendek Penyandang Disabilitas Dibuka

Kompas.com - 27/09/2019, 17:35 WIB
Ilustrasi kompetisi film pendek. Sumber: kfp.agendaasia.orgIlustrasi kompetisi film pendek.


KOMPAS.com - Negara-negara anggota ASEAN terus melakukan perbaikan dalam menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah yang inklusif untuk semua komunitas, termasuk para penyandang disabilitas pada tahun 2025.

Promosi dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas telah dilaksanakan melalui perumusan berbagai kebijakan publik dan implementasinya di tingkat nasional dan regional.

“Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara ASEAN adalah mengadopsi ASEAN Enabling Masterplan 2025: Pengarusutamaan Hak-hak Penyandang Disabilitas,” ujar Direktur Kerja Sama Sosial dan Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) Riaz JP Saehu pada peluncuran kompetisi film pendek tentang penyandang disabilitas di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Pemenuhan hak disabilitas

Kompetisi film pendek ini diprakarsai Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemenlu RI, perwakilan RI untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR Indonesia), Akademi Televisi Indonesia (ATVI), dan Eagle Institute Indonesia, serta didukung oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES).

Baca juga: Kisah Pemuda yang Menembus Pedalaman, Membantu Disabilitas lewat Media Sosial

Tema dari kompetisi ini adalah “Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui Implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2025 untuk Indonesia Inklusif”.

Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengarusutamaan hak-hak penyandang disabilitas di semua sektor dan mendukung pemerintah Indonesia untuk terus maju dengan komitmennya dalam memastikan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, terutama dengan menerapkan 76 poin dari masterplan tersebut.

Tema lomba

Ketua PPDI Gufroni Sakaril mengatakan bahwa kompetisi itu memiliki tiga sub-tema, yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi para penyandang cacat sesuai dengan ASEAN Enabling Masterplan 2025

2. Penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan ASEAN Enabling Masterplan 2025

3. Perlindungan hak-hak ketenagakerjaan bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan ASEAN Enabling Masterplan 2025

“Ketiga tema tersebut merupakan isu-isu prioritas yang dirumuskan oleh PPDI bersama dengan organisasi penyandang disabilitas lainnya dalam lokakarya platform kebijakan yang dilakukan pada Maret 2019,” ucap Gufroni dalam keterangan tertulis.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Close Ads X