Seharusnya Tidak Ada Lulusan Komunikasi Menganggur, Ini Alasannya

Kompas.com - 04/10/2019, 12:39 WIB
Ilustrasi ilmu komunikasi. Rencanamu.idIlustrasi ilmu komunikasi.

KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Program Studi Ilmu Komunikasi (Aspikom) pusat Muhammad Sulhan menjelaskan bahwa dalam dunia kerja profesional yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, ada perbedaan antara tugas (task) dan pekerjaan (job).

Menurut dia, kesempatan kerja membutuhkan orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, di sinilah orang itu akan mendapatkan tugas, tetapi belum tentu dia memperoleh pekerjaan tetap.

Tugas yang berkaitan dengan ilmu komunikasi akan selalu ada. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan ingin menjalin hubungan dan membangun relasi yang lebih luas dengan lingkungan di sekitarnya, tentunya dibutuhkan seseorang yang bisa mengerjakan tugas itu.

Tidak menganggur

“Di lembaga apa pun, tidak mungkin tidak ada orang yang tugasnya mengomunikasikan sesuatu. Selama task-nya itu, pasti perusahaan butuh orang komunikasi,” ujar Sulhan saat ditemui di Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Baca juga: Seksi Prodi Komunikasi Peminat Naik 200 Persen per Tahun, Kenapa?

Namun, lanjutnya, jika terkait dengan pekerjaan maka dibutuhkan sertifikasi keahlian, itulah yang disebut sebagai kompetensi. Maka dari itu, keberadaan lembaga sertifikasi profesi diperlukan untuk menentukan standar kompetensi tersebut.

Sebab, penentuan kompetensi akan membantu pekerjaan seseorang sebagai ahli dalam konteks profesi yang digelutinya.

“Misalnya ahli dalam menata kata, dia pilih jadi wartawan atau di periklanan. Task-nya masuk dalam dunia kerja yang disebut job kompetensi, dihargai sesuai profesionalismenya,” imbuhnya.

Sulhan berpendapat, pada dasarnya tidak ada lulusan ilmu komunikasi yang akan menjadi pengangguran karena begitu banyak pekerjaan yang berhubungan dengan itu.

Kalaupun ada yang sampai menganggur, pasti orang itu sedang mencari pekerjaan dan akan segera mendapatkannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Fenomena Youtuber

Bicara mengenai gaji, menurut dia, bila itu terkait dengan tugas maka tidak ada standar tertentu karena jumlahnya bisa berbeda-beda di setiap lembaga atau perusahaan, tergantung kemampuan keuangan masing-masing.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Close Ads X