Soal Gugatan Hukum Tidak Naik Kelas, Sebaiknya Demi Kebaikan Siswa...

Kompas.com - 30/10/2019, 19:45 WIB
Ilustrasi sekolah rusak ShutterstockIlustrasi sekolah rusak

KOMPAS.com - Ombudsman RI meminta gugatan perdata orangtua terhadap empat guru SMA swasta yang diduga menyebabkan anaknya tidak naik kelas harus kembali berorientasi pada kebaikan siswa.

Seperti diberitakan sebelumnya, satu orangtua murid SMA Kolese Gonzaga, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ia menggugat sekolah tersebut karena anaknya yang duduk di kelas XI tidak naik kelas. Gugatan secara perdata itu dilakukan terhadap empat guru yang diduga menyebabkan anaknya tidak naik kelas.

"Gugatan pengadilan itu memang hak, harus dihormati, tapi orientasi dari penyelesaian tidak naik kelas tersebut harus demi kebaikan siswa," ucap Kepala Keasistenan 7 Ombudsman RI Ahmad Sobirin ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (30/10/2019).

Dahulukan kepentingan siswa

Sobirin menyampaikan harus diakui bahwa keputusan terhadap kenaikan kelas seorang siswa berada di tangan pihak sekolah. Artinya, layak atau tidaknya seorang siswa naik kelas bisa dinilai dari hasil belajarnya selama setahun.

Baca juga: Bisakah Sekolah Digugat Ketika Anak Tidak Naik Kelas?

"Intinya terkait dengan keputusan kenaikan kelas memang ada di pihak sekolah, yaitu jika siswa dinyatakan tidak memenuhi kriteria dalam standar penilaian," kata Sobirin.

Terkait gugatan perdata yang dilakukan orangtua, Ombudsman RI menyatakan setiap warga negara berhak mengajukan gugatan jika mengalami ketidakpuasan atas suatu perkara.

Dalam hal sengketa antara orangtua murid dan pihak sekolah ini, seharusnya pengajuan gugatan itu dilakukan agar memberi pembelajaran tentang cara menyelesaikan masalah dan untuk kebaikan murid yang bersangkutan.

Ia menambahkan, pada prinsipnya Ombudsman menyarankan kepada pihak sekolah dan orangtua murid agar mendahulukan kepentingan siswa dan mencari jalan keluar yang terbaik.

Kewenangan profesional guru

Penilaian itu, lanjutnya, tentu harus disesuaikan dengan peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X