Golkar Dorong Alokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen di Seluruh Wilayah

Kompas.com - 27/11/2019, 20:35 WIB
(Kiri ke kanan) Putri komarudin (Anggota DPR RI Fraksi Golkar), Satriawan Salim (Wasekjen FSGI), Jejen Musfah (Wasekjen PGRI) saat serap aspirasi Fraksi Partai Golkar di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019) -(Kiri ke kanan) Putri komarudin (Anggota DPR RI Fraksi Golkar), Satriawan Salim (Wasekjen FSGI), Jejen Musfah (Wasekjen PGRI) saat serap aspirasi Fraksi Partai Golkar di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019)


JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar mendorong pelaksanaan amanat konstitusi tentang alokasi anggaran pendidikan 20 persen hingga ke tingkat daerah.

"Partai Golkar mendukung dan mendorong agar APBN tersalurkan. Dengan begitu, daerah yang bilang kekurangan uang untuk bisa memenuhi amanat konstitusi bisa dibantu secara menyeluruh," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Putri Komarudin, saat serap aspirasi di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).

Sebelumnya, Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriawan Salim mengatakan tidak semua pemerintah daerah mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dari pendapatan asli daerah.

Umumnya, imbuh dia, anggaran pendidikan dalam APBD genap 20 persen karena adanya transfer anggaran pendidikan dari pemerintah pusat.

Ia menyayangkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut.

Akibatnya, ia melanjutkan, sarana dan prasana pendidikan tidak dapat dibangun maupun dipelihara dengan optimal.

Selain itu, pemerintah daerah tidak dapat membayar gaji guru dengan layak.

"Kepedulian pemerintah daerah terhadap pendidikan bisa dilihat dari politik anggarannya. Sekarang ini berapa prosentase anggaran pendidikan yang dialokasikan pemda?" ujar dia.

Tak sesuai konstitusi

Menurut dia, sebagian besar pemda masih mengalokasikan anggaran pendidikan sekira 5 hingga 10 persen dari APBD.

Sayangnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meloloskan APBD yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi tersebut.

"Komitmen 20 persen anggaran pendidikan menjadi tanggung jawab bersama yang mesti diawasi Kemendikbud, Kemendagri, dan Kementerian Agama," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X