Bukan 500 Triliun, Anggaran Kemendikbud "Hanya" Rp 75 Triliun, Ke Mana Sisanya?

Kompas.com - 15/12/2019, 11:14 WIB
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA 1 Padang, Sumatera Barat, Senin (1/4/2019). Data Dinas Pendidikan Sumbar, tahun ini masih ada 30 SMA sederajat di provinsi itu yang belum bisa melaksanakan UNBK dan harus melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNPK) karena keterbatasan peralatan dan akses internet. ANTARA FOTO/IGGOY EL FITRASejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA 1 Padang, Sumatera Barat, Senin (1/4/2019). Data Dinas Pendidikan Sumbar, tahun ini masih ada 30 SMA sederajat di provinsi itu yang belum bisa melaksanakan UNBK dan harus melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNPK) karena keterbatasan peralatan dan akses internet.

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyebutkan anggaran pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 sebesar Rp75,531 triliun.

Pernyataan tersebut ia jelaskan untuk menampik anggapan masyarakat yang mengira anggaran Kemendikbud sebesar Rp500 triliun atau sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kebanyakan dana ini langsung ditransfer ke daerah melalui DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus). Jadi dari 505 triliun, sekitar 306,9 triliun atau 61 persen, mayoritas, itu merupakan transfer ke daerah dan dana desa," ungkap Nadiem dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Nadiem menjelaskan kembalinya Pendidikan Tinggi ke dalam Kemendikbud, anggaran Kemendikbud yang semula 35,7 triliun akan ditambahkan 39,2 triliun pada tahun 2020.

Baca juga: Ini Langkah Kemendikbud Optimalkan Anggaran Pendidikan

"Jadi sekitar 2,3 triliun yang akan tersisa di Kemenristek. Untuk 2020 itu totalnya (yang dikelola Kemendikbud) 75,531 triliun," terangnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alokasi anggaran

Nadiem meminta para anggota Komisi X dapat memahami bahwa di dalam anggaran Kemendikbud terdapat dua jenis bantuan sosial pendidikan yang harus dibagikan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah serta KIP Kuliah untuk jenjang pendidikan tinggi.

Keduanya merupakan keharusan untuk memberikan akses pada layanan pendidikan untuk anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi lemah.

Nadiem juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran per bidang yang dipaparkan saat ini masih akan berubah karena menunggu terbitnya Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi Kemendikbud yang baru.

Selain itu, Nadiem juga menekankan urgensi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak di seluruh Indonesia.

"Pada 2020 kita akan melakukan sensus untuk mengecek keamanan struktur dari sekolah-sekolah kita," kata Nadiem.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.