Kampus Merdeka, Rektor IPB: Mahasiswa Merdeka Tentukan Masa Depan

KOMPAS.com - Rektor Institut Pertanian Bogor University, Prof. Arif Satria mengatakan kebijakan Kampus Merdeka akan mendorong semangat fleksibilitas mahasiswa dalam memilih mata kuliah di luar program studi dan di luar perguruan tinggi.

Pembelajaran ke depan adalah personalized yang disesuaikan dengan minat, bakat dan kebutuhan mahasiswa.

"Mahasiswa memiliki kemerdekaan untuk menentukan masa depannya dengan kemerdekaan meramu mata kuliah yang benar-benar dibutuhkan dan tidak harus dari program studinya sendiri, bahkan bisa dari perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Prof. Arif dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (26/1/2020).

Ia menganggap mahasiswa IPB cukup terbiasa dengan pengambilan mata kuliah di luar program studi. Sejak tahun 2005, lanjut Prof. Arif, IPB University mengimplementasikan kurikulum mayor minor yaitu mahasiswa bisa mengambil minor atau supporting courses dari program studi lainnya.

"Demikian halnya dengan pengambilan mata kuliah dari perguruan tinggi lain di luar negeri melalui student exchange atau summer course baik perguruan tinggi di Asia maupun Eropa," tambah Prof. Arif.

Baca juga: Perbedaan Sistem SKS Zaman Old dan Zaman Now versi Kampus Merdeka

Menurutnya, mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi lain dituliskan di dalam transkrip akhir. Dengan demikian dari awal mahasiswa telah terbiasa betinteraksi secara lintas disiplin dan lintas bangsa/budaya.

"Agar memiliki horison berfikir yang luas serta terlatih memecahkan masalah-masalah yang kompleks (complex problem solving)," ujar Prof. Arif.

Penguatan Skill Complex Problem Solving

Kebijakan Kampus Merdeka, lanjut, Prof. Arif bisa membuka ruang lebih besar kepada mahasiswa untuk bersentuhan dengan realitas seperti program desa, magang, dan program lapang lainnya untuk mendorong penguatan skill complex problem solving dan kolaborasi yang sudah diberikan teori dan latihannya di kampus IPB University.

Hal ini selaras dengan K2020 IPB yang juga hendak mendorong mahasiswa bersentuhan dengan realitas dan memiliki skill-skill tersebut.

Baca juga: Kampus Merdeka, Ini 5 Serba-Serbi Seputar Pembukaan Prodi Baru

Oleh karenanya bentuk tugas akhir yang diberikan di IPB University saat ini tidak hanya bersumber dari hasil penelitian, tetapi juga bisa dari hasil magang, pengembangan business plan, dan lain-lain.

Kebijakan baru agar mahasiswa bisa melaksanakan praktik di lapang (industri, instansi, desa, perusahaan dan lain-lain) hingga 40 sks sejalan dengan K2020 IPB.

Kebijakan Kampus Merdeka

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar kali ini ditujukan bagi pendidikan tinggi bertajuk Kampus Merdeka.

Peluncuran program Kampus Merdeka disampaikan Mendikbud Nadiem kepada media dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

"Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya," ujarnya.

Baca juga: Perbedaan Sistem SKS Zaman Old dan Zaman Now versi Kampus Merdeka

Salah satu dari empat kebijakan yang diambil ialah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester ( SKS).

Nadiem menilai saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa.