KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) akan lebih diefisienkan dengan langsung menyerahkan dana BOS ke sekolah.
Selama ini skema penyaluran dana BOS dilakukan melalui dinas pendidikan (disdik) provinsi untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau melalui disdik kota/kabupaten untuk sekolah jenjang menengah pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD).
Hal ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai rapat bersama antara Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud), serta Kementerian Agama ( Kemenag) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta (5/2/2019).
Baca juga: Mendagri Sebut Dana BOS akan Diserahkan Langsung ke Sekolah
Meski belum bersifat final dan masih diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme, Tito Karnavian menyebutkan sejumlah alasan mengapa mekanisme penyaluran dana BOS akan langsung diberikan ke sekolah;
Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya proses pencairan yang memakan waktu, terutama untuk di daerah-daerah. Selama ini, kata Tito, dana BOS diberikan ke pemerintah provinsi untuk disalurkan ke SMA dan ke kabupaten untuk SD dan SMP.
"Problemnya, ada masukan, di daerah-daerah tertentu itu ada yang terlambat sampai 3 bulan dan harus mengurus, jauh lokasinya,"ujar Tito usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Ia mencontohkan, sekolah-sekolah yang ada di Pulau Nias harus mengurus pencairan dana BOS ke Medan. Begitu pun di Papua harus mengurus ke Jayapura atau Kepulauan Natuna yang harus mengurus ke Batam.
"Sehingga ada yang sampai 3 bulan dananya belum turun. Kasihan kalau orangtua urunan dan baru nunggu diurus dananya, tidak efektif," kata Tito.
Namun, yang menjadi masalah adalah soal pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan keuangan dana BOS itu sendiri di sekolah.
Tito mengatakan, pihaknya tidak ingin kepala sekolah malah disibukkan dengan menerima dana BOS, perencanaan, pengelolaan keuangan, surat pertanggungjawaban (SPJ), pengadaan, dan lainnya tetapi pendidikan di sekolah tersebut malah terlantar.
Ikut
