Kekerasan oleh Guru Banyak Terjadi, IGI Nilai Pola Rekruitmen Guru Serampangan

KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim mengatakan tindakan-tindakan negatif seperti kekerasan fisik hingga kekerasan seksual oleh guru berawal dari pola rekruitmen guru yang serampangan.

Pemerintah dinilai lepas tangan dan membiarkan pola rekruitmen serampangan terjadi terus menerus.

"Kemdikbud tidak pernah membuat aturan bagaimana pola rekrutmen guru non PNS di sekolah-sekolah sehingga yang terjadi adalah pola rekrutmen yang tidak jelas dan sama sekali tidak mempertimbangkan kompetensi Sang Guru," kata Ramli dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Kompetensi guru, lanjut Ramli, merupakan hal yang serius dalam pendidikan. Guru harus memiliki empat kompetensi dasar agar memiliki kepercayaan diri di kelas.

"(Empat kompetensi dasar) Kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan yang paling penting adalah kompetensi kepribadian," ujarnya.

Baca juga: Tragedi Susur Sungai, PB PGRI Akan Beri Dampingan Guru yang Jadi Tersangka

Kondisi saat ini, lanjut Ramli, seorang guru mampu memperoleh NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) tak melewati proses proses yang sesungguhnya untuk diangkat menjadi guru.

Guru diangkat tanpa seleksi tanpa uji kompetensi dan bahkan para kepala daerah tidak mengerti kualitas dari para guru tersebut.

"Di sisi lain guru pensiun, guru yang terangkat menduduki jabatan struktural, guru yang diangkat menjadi kepala sekolah, guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah, dan guru yang berhenti mengajar karena sebab-sebab tertentu," kata Ramli.

Menurutnya, Kemendikbud tak membuat regulasi terkait penggantian guru. Di sisi lain, kejadian-kejadian guru yang menyimpang terjadi terus menerus dan cenderung terjadi pembiaran.

"Intensitas kejadian memalukan yang dilakukan oleh guru ataupun kesalahan kesalahan fatal yang dilakukan oleh guru semakin tinggi bahkan kejadian-kejadian tersebut sudah di luar nalar dan akal pikiran sehat manusia," tambah Ramli.

Baca juga: 7 Catatan PGRI soal Merdeka Belajar dan Guru Penggerak Mendikbud Nadiem

Ia menyebutkan semua masalah terkait guru-guru yang bermasalah sudah ada di tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Ia menilai Presiden Joko Widodo perlu turun tangan untuk menangani permasalahan terkait guru.

"Empat bulan telah berlalu tetapi solusi-solusi terkait masalah-masalah pendidikan belum begitu mendasar mampu dikerjakan oleh Nadiem Makarim. Mendikbud Nadiem Makarim lebih sibuk dengan urusan remeh-temeh seperti RPP atau pengelolaan dana BOS yang juga penuh dengan kelemahan di sana-sini," ujar Ramli.

Kekerasan guru terhadap murid saat ini masih banyak terjadi. Yang baru terungkap adalah tindakan pemerkosaan murid oleh guru SD Negeri di wilayah Kuta Utara, Badung.

Kekerasan fisik oleh guru terhadap murid juga seringkali ditemukan. Bentuk-bentuk kekerasan juga terjadi secara non-verbal.

"Kejadian-kejadian berupa penyimpangan seksual dari guru kepada muridnya tak boleh lagi terjadi serta perilaku perilaku lain yang sesungguhnya sangat memalukan dalam dunia pendidikan," tambah Ramli.