8 Rekomendasi PPI dari 57 Negara untuk Pemerintah Tangani Corona

KOMPAS.com - Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia) merilis surat terbuka untuk pemerintah Indonesia berisi rekomendasi kebijakan terkait penanggulangan virus Covid-19 di Indonesia.

Surat terbuka tersebut dibuat mengingat kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

“Sesuai konstitusi PPI Dunia, kami mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, kami tergerak untuk menawarkan sumbangsih berupa gagasan mahasiswa Indonesia di luar negeri dalam melawan wabah COVID-19 di Indonesia,” ujar Koordinator PPI Dunia periode 2019/2020, Fadlan Muzakki.

Surat terbuka tersebut merupakan hasil konsensus 57 PPI negara yang terbagi dalam 3 kawasan yakni Kawasan Asia-Oceania, Amerika-Eropa, dan Timur Tengah-Afrika. Masing-masing diantara mereka memberikan masukan dari berbagai aspek.

Baca juga: 16 Aturan Resmi Penanganan Corona di Institusi Pendidikan, Sekolah dan Perguruan Tinggi

Muhammad Iksan Kiat, Kepala Pusat Kajian dan Gerakan PPI Dunia, menyampaikan surat terbuka berisi 17 butir memuat rekomendasi kebijakan dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, hubungan luar negeri, informasi masyarakat, pertahanan, dan keamanan yang dapat dipertimbangkan untuk mempercepat penanggulangan pandemi COvid-19 di Indonesia.

“Tantangan terbesar adalah mewujudkan policy to reality. Untuk itu perlu koordinasi yang kompak antar lembaga pemerintah, para stakeholders, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan COVID-19," ujar Iksan Kiat, mahasiswa S2 Teknik Gas dan Ekonomi Migas di Gubkin Russian State University, Rusia.

Ia menambahkan, "Pemerintah dituntut untuk mampu melakukan pemantauan secara berkala, kontinyu, dan menyeluruh sampai ke tingkat akar rumput.” 

Sebelumnya, PPI Dunia mengapresiasi pemerintah yang telah menetapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk sejumlah daerah di Indonesia.

“PPI Dunia sangat mendukung kebijakan tersebut karena sesuai dengan rekomendasi WHO untuk melakukan physical distancing demi meminimalisir penyebaran COVID-19,” ujar Fadlan Muzakki, mahasiswa S3 Politik Internasional di Fudan University, China.

Berdasarkan rilis surat terbuka PPI Dunia, berikut adalah gambaran secara umum 8 rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19:

1. Realokasi dana pemerintah 

dari sisi ekonomi, PPI Dunia merekomendasikan adanya realokasi dana pemerintah yang dianggap tidak mendesak untuk dialihfungsikan ke penanggulangan COVID-19. Selanjutnya, PPI Dunia juga mendorong pemerintah untuk memastikan insentif dan stimulus ekonomi kepada sektor dunia usaha dan masyarakat terdampak. Serta mengajak berbagai unsur masyarakat untuk ikut mengawasi aliran dana pemerintah ke masyarakat.

2. Perhatian untuk diaspora

Kedua, dari aspek luar negeri, PPI Dunia mendorong Kementerian Luar Negeri untuk aktif memperhatikan kondisi diaspora Indonesia di luar negeri. Khususnya perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sesuai peraturan yang berlaku.

3. SOP dan insentif kesehatan

Baca juga: Saat Perguruan Tinggi Bersatu Perangi Virus Corona...

Ketiga, dari sisi kesehatan, PPI Dunia mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan standard operating procedure (SOP) pelayanan dan penanganan terhadap ODP dan PDP.

PPI Dunia juga memberi masukan kepada Kemenkes untuk memberi tambahan insentif dan tunjangan kepada tenaga kesehatan sesuai kapasitas anggaran yang tersedia. PPI Dunia juga merekomendasikan metode swab test (PCR) untuk dilakukan secara masif untuk masyarakat.

4. Melawan hoaks

Keempat, dari segi informasi masyarakat, PPI Dunia mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kominfo RI untuk aktif mengawasi penyebaran berita fiktif mengenai COVID-19 yang berpotensi membuat masyarakat menjadi panik dan melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

5. Tindakan tegas prosedural

Kelima, dari sisi keamanan, PPI Dunia mendukung pihak kepolisian untuk melakukan tindakan prosedural kepada pihak-pihak yang masih berkumpul dengan tujuan yang tidak jelas.

Pihak kepolisian dapat membubarkan dan memberi sanksi berupa hukuman kerja sosial dengan tetap memperhatikan hak-hak sipil dan keselamatan masyarakat.

6. Rencana kontigensi

Keenam, dari aspek pertahanan, PPI Dunia mendorong pemerintah untuk menyiapkan rencana kontingensi (contingency plan) terhadap segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika Covid-19 sedang berlangsung maupun sudah dianggap selesai.

PPI Dunia memberi masukan kepada pemerintah untuk menggunakan pendekatan ancaman negara (nation threat) dalam menyusun strategi mitigasi terhadap aspek-aspek strategis negara.

7. Sinergi produksi ADP

Ketujuh, PPI Dunia memberi masukan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, korporasi swasta, perguruan tinggi, dan LIPI untuk bersama-sama menggerakkan berbagai macam industri nasional untuk memproduksi alat pelindung diri (ADP) dan alat-alat kesehatan untuk kepentingan Covid-19.

Baca juga: Masih Sedikit, Kemendikbud Dorong Pertukaran Mahasiswa Antar-perguruan Tinggi Dalam Negeri

8. Penelitian dan riset internasional

Selain itu, PPI Dunia berharap kepada pihak-pihak yang disebutkan sebelumnya agar memberi kesempatan dan dukungan kepada peneliti, akademisi, dan ilmuwan Indonesia untuk melakukan kolaborasi penelitian dengan lembaga riset internasional dalam mengembangkan vaksin Covid-19.

“PPI Dunia mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam melawan pandemi Covid-19 di Indonesia. Mudah-mudahan wabah ini segera selesai. Doa kami selalu menyertai pihak-pihak yang menjadi garda terdepan dalam memerangi Covid-19,” kata Fadlan Muzakki, Koordinator PPI Dunia.