Guru Besar UB: Pemerintah Harus Punya Upaya Ini, Selain Kartu Pra Kerja

KOMPAS.com - Virus corona atau Covid-19 hingga kini membawa dampak di berbagai sektor. Tak terkecuali pada para pekerja yang harus dirumahkan atau di PHK.

Menurut Guru Besar Universitas Brawijaya (UB) Malang sekaligus Sekretaris Dewan Pertimbangan RI Prof Devanto Shasta Pratomo, pekerja yang di rumahkan itu banyaknya sekitar 1,5 juta orang.

Dia memprediksikan, pandemi Covid-19 yang semakin meluas ditambah dengan adanya kebijakan physical distancing membuat ketahanan sebuah industri mampu bertahan hingga Juni.

Baca juga: Ini 4 Masukan Guru Besar UNS Terkait UN Ditiadakan

Untuk itulah Prof Devanto menyebutkan bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah di saat terjadinya pandemi adalah penyelamatan pengangguran.

Harus ada upaya lain

Dikatakan, industri tekstil paling rentan melakukan PHK. Karena itu upaya pemerintah untuk menyelamatkan pengangguran lewat berbagai program kebijakannya sudah berada pada posisi yang benar.

"Pemerintah sudah berada di posisi yang benar untuk menyelamatkan pengangguran dengan menerbitkan kartu pra kerja," ujar Prof Devanto seperti dikutip dari laman UB, Jumat (17/4/2020).

Kebijakan tersebut, lanjut Prof Devanto, belum banyak diterapkan di negera berkembang seperti Indonesia. Kartu tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan bukan bonus bagi penganggur.

Karena itu, sasaran kartu Pra Kerja ini harus tepat. Disamping itu, pemerintah juga harus punya upaya lain yakni dengan subsidi upah.

"Jika kartu Pra Kerja diberikan untuk indivudu maka subsidi upah diberikan ke perusahaan," kata Guru Besar FEB UB tersebut.

Dua pilihan kebijakan

Guru Besar FEB UB yang juga Stafsus Menkeu Prof Candra Fajri Ananda menambahkan, saat ini yang harus diperhatikan pemerintah ialah bagaimana menangani permasalahan kesehatan ditengah keterbatasan pandemi corona.

Menurut dia, sebagus apapun kebijakan ekonomi yang didisain jika human capitalnya hilang maka hasilnya akan nol.

Dengan adanya permasalahan ini, Prof Candra memberikan beberapa pilihan kebijakan yang bisa dijalankan pemerintah dalam jangka pendek dan setelah pandemi.

1. Jangka pendek

Untuk kebijakan jangka pendek harus berfokus pada bidang kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS) dan BLT.

Sedangkan untuk periode setelah pandemi ialah berfokus pada bagaimana penguatan agregat demand atau daya beli dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan.

2. Reformasi seluruh sektor

Pandemi Covid-19 mengajarkan banyak hal bahwa semua kebijakan bisa dilakukan dengan efisien bahkan dari rumah bisa menghasilkan Perpu.

Baca juga: Pendaftaran Kartu Pra Kerja Segera Dibuka, Fresh Graduate Bisa Daftar

Atau dengan kebijakan work from home (WFH), semua bisa dilakukan hanya dari rumah saja.