Kompas.com - 27/02/2021, 13:57 WIB
Ilustrasi mahasiswa SHUTTERSTOCKIlustrasi mahasiswa
|

KOMPAS.com - Kemudahan mengakses internet belum dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakannya dengan bijaksana. Terlebih dalam penggunaan media sosial.

Masih banyak konten-konten meresahkan hingga berita hoaks berseliweran di jagat maya. Baru-baru ini Polri resmi menjalankan program virtual police yang bertugas mengawasi konten di dunia maya termasuk media sosial.

Menilik program dari Polri ini, menurut Pakar Literasi Digital Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Novi Kurnia, kehadiran virtual police merupakan upaya pihak kepolisian untuk memoderasi konten-konten negatif di dunia maya. Terutama yang mengarah pada pelanggaran pidana.

Dr. Novi menilai aksi moderasi konten pada pengguna media sosial merupakan langkah baik.

Baca juga: Peneliti UGM Masih Kembangkan Artificial Intelligence dari GeNose

Netralitas dan objektivitas harus dijaga

Namun begitu, kehadiran virtual police ini harus tetap memerhatikan sejumlah aspek dalam pelaksanaannya. Aspek yang dimaksud Dr. Novi mulai dari posisi, proses, transparansi, perlindungan data diri, hak pengguna digital hingga kolaborasi moderasi konten.

"Virtual Police sebagai sebuah aksi memoderasi ini bagus. Namun ada catatan-catatan yang harus dipertimbangkan seperti posisi untuk bisa menjaga netralitas, objektifitas, dan keadilan. Jangan terus interventif," terang Dr. Novi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/2/2021).

Dr. Novi mengungkapkan, ia belum mengetahui secara detail bagaimana virtual police bekerja dalam menjalankan pengawasan konten di dunia maya. Ia berharap nantinya dalam tugasnya, virtual police bisa netral dan berpihak untuk kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan industri, kelompok besar, maupun pemerintah.

Baca juga: Wolbachia Efektif Tekan Angka Kasus DBD, UGM-WMP Raih Rekor Muri

Selain itu dalam proses pelacakan konten perlu disesuaikan dengan platform masing-masing media sosial. Penentuan sampel juga perlu diperhatikan apakah dengan sistem sampling atau sensus. Begitu pula dalam pelacakan akan dilakukan parsial atau pada seluruh konten.

Menurutnya, pihak kepolisian harus mensosialisasikan atau mengedukasi pengguna media tentang konten seperti apa yang dianggap sebagai konten negatif atau mengarah pada tindak pidana.

"Pengguna media wajib diberitahu konten seperti apa yang dianggap negatif," tandasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X