Guru Besar UPI: Perguruan Tinggi Harus Berani Ubah Pendidikan Kewirausahaan Jadi Digitalpreneur

KOMPAS.com – Guru Besar Pendidikan Kewirausahaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Dr. Hari Mulyadi M.Si mengatakan, pendidikan kewirausahaan yang diterapkan di perguruan tinggi masih belum memanfaatkan teknologi digital.

“Perguruan Tinggi harus berani mengubah pendidikan kewirausahaan untuk membentuk digital entrepreneur (digitalpreneur) di kalangan mahasiswa tanpa memandang bidang ilmu yang dipelajarinya,” tutur Hari dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (8/6/2021).

Ia menjelaskan, istilah digitalpreneur memang belum populer di kalangan masyarakat dan pebisnis.

“Digitalpreneur sendiri memiliki arti yang kurang lebih, yaitu pelaku usaha yang menggunakan alat usahanya adalah segala sesuatu yang berbau digital,” jelasnya.

Baca juga: Alumnus IPB Ini Bangun Start Up demi Sekolahkan Seribu Pelajar

Hari melanjutkan, wirausaha digital adalah individu yang menciptakan dan menyampaikan aktivitas dan fungsi bisnis utama, seperti produksi, pemasaran, distribusi, dan manajemen pemangku kepentingan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi internet.

Menurut Guru Besar UPI itu, meskipun mahasiswa sekarang tidak termasuk golongan gagap teknologi (gaptek), tapi kepandaian yang mereka miliki di bidang teknologi belum dimanfaatkan untuk menjadi enterpreneur atau wirausahawan.

Padahal, kata dia, wirausaha memiliki peran untuk menentukan kemajuan suatu bangsa.

Ia menyebutkan, kewirausahaan merupakan faktor penting yang berkontribusi pada kemakmuran negara, yakni mendorong munculnya usaha baru dan membatu memperluas lapangan kerja.

Baca juga: Alumni LPDP Bikin Start Up Berbagi Listrik di Daerah Terpencil

“Ketentuan ideal jumlah wirausaha yang dibutuhkan oleh negara mencapai kemakmuran menurut McClelland (1961) adalah sebanyak 2 persen dari jumlah populasi penduduknya,” tutur Hari.

Ia mengatakan, pada 2014 rasio entrepreneurship di Tanah Air baru 1,55 persen, kemudian meningkat menjadi 1,65 pada 2016, lalu hingga akhir 2017 mencapai lebih dari 3,1 persen.

“Namun, jika melihat kondisi riil yang ada di Indonesia, kata makmur sepertinya belum dapat disematkan bagi negara Indonesia, karena masih banyak masyarakat yang belum mampu hidup secara layak,” jelas Hari.

Menurut Hari, kehadiran revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19 telah mengubah hampir seluruh kehidupan manusia.

Baca juga: Bertolak ke Tasikmalaya, Wapres Hadiri Rembuk Nasional Kewirausahaan dan Resmikan Bank Wakaf Mikro

Kedua peristiwa itu, lanjut Hari, menuntut adanya perubahan besar-besaran pada setiap sendi kehidupan, termasuk pada bidang pendidikan, di mana sumber daya manusia (SDM) harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis digital.

“Untuk menghadapi permasalahan di atas, dituntut kontribusi dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan kaum akademisi. Perguruan tinggi harus mampu mencetak input melalui proses pendidikan yang mampu melahirkan output yang cakap, berkarakter, dan berdaya saing,” jelasnya.

Tak hanya itu, menurut Hari, pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi juga membutuhkan dukungan dari lembaga perkantoran, perbankan, organisasi internasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).