PPI Turki Tolak Wacana Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi terkait wacana penundaan pemilu 2024 dan jabatan presiden 3 periode, Senin (11/4/2022).

Salah satu tuntutan BEM SI adalah mendesak Jokowi untuk bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

Menganggapi polemik wacana penundaan pemilu 2024 dan jabatan presiden 3 periode tersebut, Perhimpunan Pelajar Indonesia( PPI) Turki dan 15 PPI Wilayah memberikan pernyataan sikap.

Surat pernyataan sikap tersebut disepakati oleh Ketua Umum PPI Turki, Fauzul Azhim dan Ketua 15 PPI Wilayah. Mereka menyatakan bahwa Indonesia sedang dalam darurat demokrasi di tengah berbagai macam polemik yang sedang terjadi di tanah air.

Baca juga: Mahasiswa Butuh Biaya Kuliah dan Hidup? Daftar Beasiswa Pertamina 2022

Tolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden

PPI Turki menilai, wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa periodesasi presiden menjadi sebuah ancaman terhadap cederanya nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan oleh banyak golongan, dengan proses diskusi yang panjang dan pertimbangan yang matang.

Setelah mempertimbangkan dan melakukan kajian dengan para ahli, PPI Turki bersepakat bahwa “Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Periodesasi Presiden menjadi Tiga Periode Memiliki Peluang Mencederai Amanat Undang-Undang 1945”.

"Selain dari pada mencederai amanat undang-undang hal ini juga bisa memberikan banyak dampak buruk terhadap kondisi dalam negeri Indonesia," tulis PPI Turki dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Serunya Melanjutkan S2 di Turki, Kuliah Gratis hingga Wisata Budaya

Berikut pernyataan sikap dan tuntutan PPI Turki dan 15 PPI Wilayah terhadap pemerintah Indonesia:

1. PPI Turki dengan lima belas PPI wilayah lainnya sebagai entitas diaspora pelajar Indonesia di Turki merasa tindakan penundaan PEMILU merupakan hal yang termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 bahwa pemilu seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL) setiap 5 tahun sekali dan hanya berlangsung semaksimal-maksimalnya selama 2 periode yang juga tertuang jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Oleh sebab itu kami menuntut pemerintah untuk taat dan mengikuti peraturan undang-undang yang telah disetujui bersama, dan dan tidak mencederai amanat undang-undang yang telah ditetapkan.

2. PPI Turki dengan lima belas PPI wilayah lainnya tidak menerima alasan bahwa penundaan pemilu dilaksanakan sebagai akibat dari pandemi yang terjadi di tahun 2019 dan menuntut pelaksanaan pemilu sesuai jadwal yang seharusnya dengan skema yang lebih baik dari tahun sebelumnya yang harapannya mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru Indonesia yang lebih baik tanpa ada proses korupsi dan praktik politik uang yang masih menjadi permasalahan klasik hingga saat ini.

3. PPI Turki dengan lima belas PPI wilayah lainnya menjalankan peran sebagai socialcontrol dalam hal mengamati dan mengikuti problematika yang ada di Indonesia berharap bahwa isu ini harus segera diselesaikan agar tidak membuat kondisi Indonesia semakin kacau dan gaduh oleh narasi-narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Kuliah S1 Gratis di Turki, Ini Cerita Salma Dapatkan Beasiswa Turkiye Burslari

4. Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI ibu Puan Maharani menegaskan bahwa Pemilu akan tetap digelar sesuai jadwal tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Jadwal ini telah disepakati oleh DPR, Pemerintah, serta KPU dan Bawaslu. Dengan demikian, PPI Turki dengan lima belas PPI wilayah lainnya meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat, agar segera menetapkan langkah konkret dalam persiapan pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan mempersiapkan dan menetapkan anggaran, sarana, dan prasarana dalam menyongsong pemilu 2024 yang lebih baik.

5. PPI Turki dengan lima belas PPI wilayah lainnya juga berharap kepada Ketua Umum Partai Politik untuk bisa menjadi tauladan yang baik dan tidak memberikan statement yang sifatnya adalah memprovokasi dan menciptakan adanya bentrokan antar kelompok dan kami juga berharap kepada para ketua umum partai untuk bisa secara ideal menyiapkan kader-kadernya sebagai para calon pemimpinan baru yang tentunya amanah dan mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partainya.