Kisruh PPDB soal SKTM, Bagaimana Aturannya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diwarnai kekisruhan soal penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), terutama di Jawa Tengah.

Beberapa kasus mencuat.

Di Ungaran, seorang orang siswa didiskualifikasi dari PPDB SMAN 1 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, karena menggunakan SKTM yang tidak sesuai.

Wakil Kepala SMAN 1 Ungaran Hari Murti mengungkapkan, setelah panitia melakukan survei langsung ke rumah peserta PPDB tersebut, menemukan hal yang mengejutkan.

"Ternyata rumahnya besar, punya mobil. Jadi SKTM-nya kami tolak," kata Hari Murti, Selasa (10/7/2018).

Dari pengakuan orangtua bersangkutan, penggunaan SKTM dilakukan atas saran seorang oknum. 

Baca juga: Ternyata Rumahnya Besar dan Punya Mobil, Jadi SKTM-nya Kami Tolak...

Kasus lainnya, Priyanto Muda Prasetya (45), warga Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, melapor ke polisi setelah menemukan ketidakberesan dalam penerbitan SKTM dalam PPDB.

Ia menduga, ada pemalsuan dan penyalahgunaan SKTM.

Sebenarnya, bagaimana aturan penggunaan SKTM dalam PPDB tahun ini?

Aturan PPDB tahun ini ada ketentuan sistem zonasi.

Sistem zonasi diberlakukan sesuai surat penugasan kepada orangtua yang bersangkutan. Surat ini terkait penempatan zonasi yang bisa dijadikan tujuan pendaftaran siswa.

Selain sistem zonasi, untuk PPDB tingkat SMA/SMK tahun 2018/2019 juga mengatur penggunaan SKTM bagi mereka yang memenuhi syarat mendapatkannya.

Baca juga: Mendusta dengan SKTM Palsu demi Sekolah Anak (3)

Dikutip dari laman https://jateng.siap-ppdb.com/, calon peserta PPBD SMA/SMK yang mendaftar melalui SKTM, Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota hanya berlaku bagi pendaftar yang berdomisili pada zona 1 (satu).

Selain itu, jika jumlah pendaftar dalam zona 1 dan zona 2 melebihi daya tampung, akan diseleksi berdasarkan prioritas anak guru, anak berprestasi, dan siswa miskin.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, setiap sekolah diberikan peluang untuk menampung 20 persen warga tidak mampu untuk merasakan pendidikan yang berkualitas.

Mereka yang tidak mampu bisa mendaftar dengan melampirkan SKTM atau KIP.

Baca juga: Mendusta dengan SKTM Palsu demi Sekolah Anak (2)