Kisruh PPDB soal SKTM, Bagaimana Aturannya?

Kompas.com - 11/07/2018, 15:49 WIB
Kompas TV Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Bandung menangapi protes orang tua siswa.

Baca juga: Mendusta dengan SKTM Palsu demi Sekolah Anak (3)

Dikutip dari laman https://jateng.siap-ppdb.com/, calon peserta PPBD SMA/SMK yang mendaftar melalui SKTM, Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota hanya berlaku bagi pendaftar yang berdomisili pada zona 1 (satu).

Selain itu, jika jumlah pendaftar dalam zona 1 dan zona 2 melebihi daya tampung, akan diseleksi berdasarkan prioritas anak guru, anak berprestasi, dan siswa miskin.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, setiap sekolah diberikan peluang untuk menampung 20 persen warga tidak mampu untuk merasakan pendidikan yang berkualitas.

Mereka yang tidak mampu bisa mendaftar dengan melampirkan SKTM atau KIP.

Baca juga: Mendusta dengan SKTM Palsu demi Sekolah Anak (2)

Jika ditilik lebih jauh, PPDB di Jawa Tengah mengacu pada ketentuan di bawah ini:

  • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018 tentang PPDB SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan, seleksi PPDB pada jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri wajib melaksanakan program ramah sosial yaitu wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

  • Sementara, Pasal 13 ayat (3) menyebutkan, calon peserta didik yang berasal dari kelurga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui Camat, atau bukti lain yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

    Penerbitan SKTM harus selektif, yaitu melalui verifikasi apakah yang bersangkutan memang benar-benar secara ekonomi tidak mampu.

  • Mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 421/09099 tentang Petunjuk Teknis PPDB SMA/SMK Negeri di Provinsi Jawa tengah Tahun Pelajaran 2018/2019.

    Dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu tertulis sanksi bagi peserta didik yang memberikan data palsu/tidak benar termasuk di dalamnya memperoleh SKTM, atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.

    Sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Close Ads X