Profesor Tamu NUS Singapura: Kebijakan New Normal Harus Bebas dari Intervensi Politik

KOMPAS.com - Kebijakan pemberlakuan skenario pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai transisi ke masa kenormalan baru perlu didasarkan pada kajian ilmiah dan bebas dari campur tangan politik.

Pemerintah juga diingatkan menerapkan kebijakan kesehatan rasional masuk dalam era normal baru atau new nomal.

Hal ini disampaikan Prof. Tikki Pangestu, profesor tamu di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, dalam webinar bertajuk “Life Post Covid-19: What Does the New Normal Look Like?” pada Jumat (29/5/2020).

Yang paling penting, menuritnya, skenario normal baru harus mengacu kepada hasil kajian ilmiah, ilmu pengetahuan dan bukti nyata atau fakta, serta bebas dari campur tangan politik.

Seluruh pihak juga harus siap menghadapi berbagai perubahan dan berinovasi di era normal baru.

Bebas dari intervensi politik

“Setiap negara harus menentukan strategi masing-masing dalam menerapkan skenario normal baru," ujar Prof. Tikki dalam diskusi yang diselenggarakan Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) dan SwissCham Indonesia serta NordCham Indonesia ini.

Baca juga: I-4 Diaspora: Situasi Normal Baru di Korea, Apa Pelajaran Bisa Kita Dapatkan?

Ia menambahkan, "negara perlu membuat keputusan berdasarkan konteks, kapasitas yang tersedia, dan situasi yang dialami.” 

Tikki menegaskan, "Pemerintahan harus berjalan secara efektif, namun kebijakan harus didasakan pada bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan, dan perlu dievaluasi implementasinya.”

Ia menyampaikan Pemerintah harus mempertimbangkan faktor lain dalam membuat kebijakan normal baru. Misalnya, sistem kesehatan harus diperkuat agar menjamin rumah sakit tidak kewalahan dalam menangani pasien.

Pemerintah juga harus tetap responsif, bukan hanya terhadap pandemi Covid-19 tetapi juga masalah kesehatan lainnya.

"Semua harus bersatu, harus ada kemauan, dan komitmen untuk mengimplementasikan secara rasional kebijakan kesehatan masyarakat," ujarnya.

"Pemerintahan yang baik dan efektif harus berpegang pada bukti ilmiah, tetapi fleksibel dan bebas dari intervensi kepentingan politik,” tegas Prof. Tikki.

Tikki menambahkan, semua pihak harus bekerja sama, mulai dari pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan organisasi internasional. Dalam mengatasi pandemi Covid-19 di era normal baru, peran serta masyarakat sangat penting.

Belajar dari Korsel dan Amerika Serikat

DOK. CHAPTERS Webinar bertajuk ?Life Post Covid-19: What Does the New Normal Look Like?? pada Jumat (29/5/2020).

Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Prof. Amin Soebandrio menambahkan, masyarakat harus tetap meminimalkan risiko penularan Covid-19 melalui berbagai cara.

Baca juga: I-4 Diaspora: Tanpa WHO dan Lockdown, Taiwan Berhasil Lewati Pandemi Covid-19