Presiden Minta Semua Masalah Diurai

JAKARTA, KOMPAS.com - Rembuk Nasional atau National Summit 2009 menjadi wadah dalam mengungkapkan berbagai hambatan dunia usaha. Ketidakharmonisan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan masih sangat dirasakan menghambat kegiatan usaha.

Berbagai keluhan itu terungkap dalam National Summit 2009 yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Kamis (29/10). Rembuk Nasional yang dikoordinasikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berlangsung hingga Jumat ini, membahas bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan reformasi birokrasi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono mengatakan, untuk mencapai sasaran pembangunan, semua potensi dan sumber daya harus dikerahkan dan disatukan, serta semua persoalan diurai. Tabrakan antardepartemen, aturan yang tidak klop, listrik tidak ada, dan masalah lain harus diurai. Jangan dalam enam bulan, masalah tidak ke mana-mana, jangan hanya sekadar yang penting lebih baik.

Semua ini untuk mencapai sasaran 2014, target pertumbuhan ekonomi 7 persen, pengangguran turun 5-6 persen, dan kemiskinan turun 8-10 persen. Investasi tinggi perlu agar ekonomi bergerak, diutamakan dari dalam negeri, dan 10-15 persen di antaranya dari anggaran pemerintah.

Dengan penataan lebih baik, kata Presiden, diharapkan setiap provinsi tumbuh dan perdagangan dalam negeri antarpulau makin bergairah. ”Tripple track strategy tetap berlaku. Apa gunanya pertumbuhan ekonomi kalau yang tumbuh yang itu-itu saja. Kita harus propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Presiden juga menyinggung soal metodologi pendidikan nasional yang perlu dibenahi. ”Coba sejak SD, SMP, SMA, jangan guru aktif, siswa pasif, sekadar ujian, rapor, kertas. Kalau itu yang dipilih, anak-anak kita tidak akan berkembang inovasi dan kreativitasnya. Perlu reformasi pendidikan nasional agar bisa mengembangkan kewirausahaan dan inovasi,” katanya.

Presiden sebelumnya mengatakan ada tiga kunci sukses membangun bangsa, yaitu semangat pantang menyerah harus dimiliki, persatuan dan kebersamaan, serta jati diri. ”Boleh memuji bangsa lain, tetapi jangan menghina bangsa sendiri,” ujarnya.

Selain itu, perlu stabilitas politik, kerukunan sosial, manajemen, kepemimpinan, dan kemitraan. Pemerintah dan dunia usaha tidak bisa berjalan sendiri, tetapi mesti bersinergi.

Diakui, masih ada sejumlah masalah yang dihadapi, antara lain defisit listrik di sejumlah daerah, tumpang tindih tata ruang, regulasi yang menghambat investasi, investor batal menanamkan modal di Indonesia, dan banyak potensi belum tergarap optimal. ”Kerja sama terus berkembang, jangan jadi obyek dalam globalisasi, tetapi juga jadi pelaku aktif,” kata Presiden.

Pada kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memaparkan, dari hasil pertemuan nasional bidang ekonomi itu terungkap komitmen untuk menerapkan harmonisasi legislasi dan sinkronisasi regulasi yang tumpang tindih antardepartemen. Selain itu, perlu ada pembiayaan pembangunan berbagai bidang, baik lewat penerbitan peraturan presiden maupun regulasi lain.