Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendaftaran Lancar

Kompas.com - 08/07/2010, 03:43 WIB

Kepala Bidang Informasi dan Data Dinas Pendidikan DKI Budi Sulistyono mengatakan, kerusakan itu terjadi karena ada kesalahan teknis terkait fungsi sistem teknologi. Permasalahan muncul karena ada kesalahan pemasukan data yang sudah diunduh, tetapi tidak dapat diubah sehingga data siswa pendaftar tidak terlihat.

Dinas pendidikan juga berniat memiliki server sendiri untuk pendaftaran secara online sehingga tidak menggunakan server dari Telkom. Server itu bisa digunakan untuk pendaftaran calon siswa di tingkat SD dan SMP, tetapi gagal di tingkat SMA/SMK.

Menurut Budi, saat sistem berjalan lambat, dinas pendidikan memerintahkan untuk bekerja sama kembali dengan Telkom seperti tahun lalu. Migrasi data pendaftaran siswa sudah dilakukan sejak Minggu malam sehingga pendaftaran ulang dapat digelar pekan ini.

Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan sistem online, pembuatan petunjuk teknis, sosialisasi, dan pendaftaran online tahun ini mencapai Rp 1,195 miliar.

Pendaftaran SMP

Keluhan juga mewarnai pendaftaran siswa tingkat SMP negeri. Husni, warga Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, memprotes kelambanan pengurusan ijazah SD. Padahal ijazah dan nilai ujian nasional ini selalu ditanyakan pihak SMP kepada calon siswa yang mendaftar.

”Saya baru terima kemarin (Selasa, 6 Juli). Padahal, pendaftaran SMP negeri sudah ditutup tanggal 2 Juli. Saya mendaftarkan anak ke SMP tanpa memakai bukti otentik kelulusan,” tutur Husni.

Secara terpisah, Kepala Sekolah SDN Serua 02, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Mamat mengatakan, kelambanan proses pembuatan ijazah bukan kelalaian pihak sekolah, melainkan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Depok.

”Hari ini sudah kami selesaikan pembuatan ijazah. Namun, masih ada siswa yang belum mengambil ijazah,” kata Mamat.

Chun Suryadi, guru SDN Serua 2, mengatakan, proses legalisasi ijazah baru berlangsung pada Selasa lalu, yang dilanjutkan dengan cap tiga jari siswa. Keterlambatan ini, kata Chun, membuat pihak sekolah menjadi sasaran amarah orangtua siswa.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau