Antikorupsi Tanpa Ideologi

Jakarta, kompas - Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas menilai, belum berhasilnya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih disebabkan gerakan ini tidak memiliki konsep dan ideologi. Gerakan pemberantasan korupsi saat ini bersifat artifisial sehingga tidak efektif.

”Gerakan pemberantasan korupsi memang gencar, tetapi itu dilakukan dalam kevakuman ideologis. Orang teriak korupsi, tetapi ketika memimpin lembaga publik ia melakukan nepotisme. Nepotisme itu, kan, sumber korupsi. Orang teriak korupsi, tetapi dia memperkuat oligarki,” kata Busyro, yang juga calon unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Jumat (24/9).

Busyro diminta menanggapi fenomena korupsi yang semakin menggurita, tetapi upaya radikal untuk pemberantasannya seperti membentur tembok.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zaenal Arifin Mochtar berpendapat, kegagalan gerakan pemberantasan korupsi selama ini lebih disebabkan tidak adanya konektivitas kerja di berbagai lini.

Padahal, baginya, korupsi yang terjadi saat ini merupakan akumulasi kesalahan yang dibangun pada masa lalu, baik kesalahan pembangunan manusia, pembangunan sistem, pembangunan pendidikan, maupun pembangunan sektor lainnya.

”Korupsi itu ibarat butiran salju kecil yang kini sudah membesar. Mengurainya sangat sulit. Perlu dekonstruksi terhadap semua persoalan,” ujar Zaenal.

Senang disuap

Dekonstruksi ini dilakukan dengan cara membalik cara pikir, cara memandang persoalan, dan membalik sistem. Semua orang dan semua lini harus menyadari dan memulai proses ini. Hal ini harus dibarengi dengan pembuatan interupsi-interupsi kecil dalam bidang penegakan hukum dan pencegahan korupsi.

”Harus kerja kolektif. Penindakan dan pencegahan tidak menyelesaikan masalah. Penindakan itu, kan, cuma terkait organ, bukan sistem,” katanya.

Zaenal sepakat bahwa korupsi memang membudaya. Mengutip survei Universitas Paramadina, Jakarta, bekerja sama dengan Pride Indonesia, orang Indonesia memang mudah disuap. Hal ini menjawab mengapa pemilu kepala daerah gagal, yaitu karena 60 persen pemilih senang disuap.