Menagih Janji yang Tak Kunjung Terwujud

C WAHYU HARYO PS

Warga perbatasan Indonesia beridentitas kewarganegaraan ganda? Ternyata justru merekalah penduduk cerdas. Karena Pemerintah Indonesia belum bisa memberikan pelayanan yang baik, dengan identitas sebagai warga Malaysia, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Begitulah ironi. Di tengah mimpi besar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara, kenyataannya justru beranda negara tetangga lebih menarik.

Untunglah penyikapan pemerintah terhadap penduduk berkewarganegaraan ganda ini sudah jauh berbeda. Dua tahun lalu ketika Kompas melaporkan 139 warga perbatasan hijrah ke Malaysia dan 30 warga yang lain beridentitas ganda, pemerintah seperti kebakaran jenggot.

Intelijen pemerintah langsung turun ke Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, untuk mengusut informasi itu. Temuan intelijen, seperti yang dikemukakan pejabat pemerintah setempat, justru jumlahnya jauh lebih besar.

Keterisolasian dan keterbatasan infrastruktur dasar, seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan jalan, di wilayah perbatasan kita menjadi alasan utama WNI di perbatasan hijrah ke negeri tetangga, atau beridentitas kewarganegaraan ganda.

Tak lama kemudian pemerintah kembali menyampaikan komitmen untuk membangun perbatasan sebagai beranda depan. Sejumlah kementerian (dahulu departemen) kembali berlomba-lomba membuat program pembangunan untuk wilayah perbatasan meski hasilnya belum juga signifikan.

Tidaklah mengherankan apabila sekarang yang muncul justru pernyataan pejabat yang bernada pasrah. Punya kewarganegaraan ganda baik untuk penduduk karena berarti bisa memanfaatkan fasilitas negara tetangga.

Apa boleh buat, pembangunan di wilayah perbatasan memang masih jauh dari ekspektasi warga di sana. peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ganewati Wuryandari, mempertegas kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan yang secara umum masih memprihatinkan.

Hal yang unik juga dikemukakan Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Robert Nusanto. Menurut dia, penelitian di wilayah perbatasan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menunjukkan adanya potensi tambang batu bara di sana. Namun, masyarakat setempat mensinyalir, batu bara tersebut sudah dirongrong pengusaha dari negeri tetangga melalui terowongan bawah tanah.