Indonesia Tidak untuk Dijual!

Kepentingan rakyat (publik) harus kita posisikan sentral-substansial. Saat ini modal yang diposisikan sebagai sentral-substansial, posisi rakyat direduksi menjadi marginal-residual. Itu sebabnya Kwik bertanya growth nilai tambah untuk siapa?

Bulan Juli 2010, seorang promovenda mengajukan disertasi S-3 di FHUI dengan judul ”Pasal 33 UUD 1945 sebagai Dasar Perekonomian Indonesia: Telah Terjadi Penyimpangan terhadap Mandat Konstitusi”. Tujuh guru besar Ilmu Hukum dan satu guru besar Ilmu Ekonomi menerima dan meluluskan promovenda sebagai doktor dalam bidang Hukum. Penyimpangan terhadap mandat konstitusi memperoleh konfirmasi ilmiah akademis.

Tidak salah bila sesepuh kita Sayidiman Kartohadiprojo sampai menggunakan kalimat bertuah, ”Satu pengkhianatan nasional (telah terjadi) atas perjuangan kemerdekaan nasional.”

Saya sempat menulis (Kompas, 2/9/2009) sedikit puja-puji untuk Presiden SBY atas pidato kenegaraan di DPR (14/8/2009) dan di DPD (19/8/2009), yang saya tafsirkan sebagai penegasan komitmen banting setir, menumbuhkan harapan akan datangnya masa besar (der grosse Moment) dan patriot besar (einen grossen Helden) pengabdi rakyat.

Harapan saya surut, Presiden SBY kurang efektif mem-briefing para menterinya agar taat konstitusi. Presiden SBY dikecoh menteri-menteri ekonominya yang neoliberal, yang menyurutkan kredibilitas Presiden.

Sri-Edi Swasono Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia