Kusutnya Pendidikan di Papua

Berbagai kondisi itu membuat sebagian kalangan merindukan keberadaan guru-guru Jawa yang semasa Orde Baru pernah membangun pendidikan di Pegunungan Tengah. Menurut Manajer ADP WVI Kurulu Andrie CH Lumy, guru-guru yang didatangkan dari Jawa itu tinggal di sekitar sekolah. Hal itu membuat kepastian guru hadir di sekolah lebih terjamin.

Selain itu, guru pendatang yang tinggal menyatu bersama masyarakat asli Papua tidak hanya memberi pelajaran bagi anak-anak, tetapi juga bagi orangtua. Guru-guru itu mengajarkan masyarakat sekitar cara bercocok tanam, menjaga kebersihan badan dan lingkungan, hingga mengurus rumah tangga. Para guru pendatang terpaksa keluar dari Wamena saat meletus konflik berbau etnis diselingi isu separatisme pada tahun 2000.

Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo mengatakan, gara-gara guru sering bolos mengajar, program pendidikan gratis melalui pembebasan sumbangan pokok pendidikan (SPP) mulai dari TK-SLTA sejak 2009 kurang dirasakan dampaknya bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya.

Pemerintah sudah berupaya memacu kehadiran guru di sekolah dengan memberikan tunjangan tambahan hingga Rp 1 juta per bulan di luar gaji pokok. Selain itu, ada berbagai ancaman sanksi yang sudah disiapkan pemerintah, termasuk pemecatan. Namun, itu semua tidak cukup membuat mereka mengabdi sesuai sumpah mereka sebagai pegawai negeri sipil.

Mencari solusi atas ketertinggalan pendidikan dan rendahnya kualitas manusia Pegunungan Tengah, maupun Papua secara keseluruhan ibarat mengurai benang kusut, tanpa tahu harus dimulai dari mana dan dengan cara apa.

Kehadiran sejumlah pekerja sosial setidaknya memberi angin segar kehadiran orang-orang luar Papua yang peduli akan kemajuan dan kebaikan masyarakat Papua.

”Harus ada yang terus-menerus berusaha walau sekecil apa pun,” kata Juldedi R Saragih, Manajer Area WVI Jayawijaya.