Dugaan Penyelewengan Dana BOS Dilaporkan

Jakarta, kompas - Dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah banyak dilaporkan orangtua murid ke Komisi Informasi Pusat, Indonesian Corruption Watch, dan Ombudsman Republik Indonesia, selama Juni ini. Ketiga lembaga itu mendesak Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa penggunaan dana BOS.

Komisi Informasi Pusat (KIP) menerima enam pengaduan perihal permohonan transparansi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Jabodetabek. Semua kasus dalam proses penyelesaian.

Komisioner KIP Dono Prasetyo, Rabu (13/7), mengatakan, orangtua yang melaporkan kepada KIP merasa kesulitan mengakses pendapatan sekolah dari dana BOS dan penggunaan dana itu oleh pihak sekolah.

”Seharusnya orangtua berhak mendapatkan laporan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) sebelum digunakan. Laporan ini termasuk informasi publik dan masyarakat bisa mengaksesnya,” kata Dono.

Dono mengatakan, ketertutupan informasi dari pihak sekolah kepada orangtua siswa membuka peluang korupsi di sekolah. Hal ini yang menyebabkan terjadi berbagai pungutan yang sering kali membebankan orangtua. Padahal, anggaran untuk pendidikan SD dan SMP sudah mencapai 20 persen dari APBN.

KIP, menurut Dono, bisa bekerja setelah ada laporan dari masyarakat. Pengaduan bisa dilakukan secara berkelompok atau perorangan. Setelah ada pengaduan, KIP melakukan mediasi. Bila tidak terjadi kesepakatan juga, proses dilanjutkan dengan ajudikasi. Kalau tidak berhasil, dilakukan proses banding ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) atau pengadilan negeri.

Hal senada sebelumnya diungkapkan Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri dan anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan, Budi Santoso.

ICW sudah meminta Polda Metro Jaya ataupun Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengungkap dugaan kasus penyelewengan dana BOS di lima SMP di Jakarta.

Sementara ORI, kata Budi, berencana melakukan investigasi mandiri atas dasar laporan yang masuk ke lembaga ini.

Biro hukum