Catatan atas Kinerja Mendiknas

JAKARTA, KOMPAS.com — Kritik dan catatan dilayangkan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) atas berbagai kebijakan pendidikan nasional serta kinerja Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh. Setidaknya FSGI melakukan kajian atas tiga kebijakan.

Pertama, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 16/2009 mengenai kenaikan pangkat untuk guru yang disyaratkan harus menulis dan memublikasikan makalah, karya ilmiah, dan artikel.

Kedua, Permenpan 2011 mengenai jam mengajar guru yang semula hanya 24 jam, kemudian akan ditambah menjadi 27,5 jam.

Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 119/2010 tentang mekanisme pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang didasarkan pada Undang-Undang (UU) Pengelolaan Keuangan Daerah yang ternyata berpotensi disalahgunakan oleh daerah yang mengakibatkan pola konsumtif pada guru dalam menggunakan TPG.

"Tiga kebijakan yang menyangkut guru dan kami nilai tidak berorientasi pada peningkatan mutu tersebut. Mendiknas mendukung kebijakan yang bagi kami cenderung menindas para guru," kata Sekretaris Jenderal FGSI Retno Listiarti, dalam jumpa pers, Selasa (4/10/2011), di Jakarta.

Kinerja Mendiknas

Atas kinerja Mendiknas M Nuh, FSGI juga melontarkan sejumlah catatan, terutama mengenai 18 nilai pendidikan karakter yang dicetuskan di bawah kepemimpinan Nuh.

Retno menjelaskan, Mendiknas telah mengeluarkan Permendiknas tentang pendidikan karakter. Namun, menurut dia, pendidikan karakter ini tidak diberi bobot nilai, tetapi dijadikan pembiasaan keseharian di sekolah sehingga membentuk budaya. Dari 18 nilai tersebut, ada tiga nilai yang dikritisi oleh FSGI.

Pertama, mengenai kejujuran. FSGI menggarisbawahi peristiwa kecurangan massal yang terjadi pada ujian nasional lalu. Penyangkalan Mendiknas atas kasus kecurangan yang terjadi pada saat ujian nasional (UN) di SD Gadel II Surabaya, dinilai Retno, telah mencederai pendidikan karakter itu sendiri.

"Padahal, para murid, guru, dan kepala sekolah sudah mengakui kecurangan tersebut. Namun, para pejabat publiknya malah menyangkal dengan alasan pola jawaban tidak sama," ujarnya.