Upaya Membangun Sekolah Aman

Fokus rehabilitasi tahun ini di Nusa Tenggara Timur, Lombok Utara, Banten, daerah bencana, Papua dan Papua Barat, serta daerah nelayan miskin. Nuh berharap, urusan sekolah rusak bisa selesai tahun 2012 meski sekolah yang rusak akan selalu ada.

Menurut Nuh, perlu gerakan massal untuk merehabilitasi sekolah. Seperti pembangunan sekolah inpres besar-besaran pada tahun 1970-an.

Kualitas bangunan tentu harus diperhatikan. Apalagi bangunan sekolah kerap menjadi tempat berlindung dan penampungan warga masyarakat pada saat terjadi bencana.

Direktur Penataan Bangunan Cipta Karya Kempu Guratno menilai, kualitas konstruksi bangunan sekolah sering kali buruk, terutama pada struktur dan sambungan kuda-kuda, ring balok tidak tersambung dengan baik, kolom dan fondasi tidak menggunakan pembesian, serta retakan di kolom.

Harus kokoh

Menurut Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Teddy W Sudinda, desain dan konstruksi bangunan sekolah di daerah rawan bencana harus berbeda dan lebih kokoh. Sebelumnya pemerintah harus membuat peta risiko bencana sehingga tergambar lebih jelas lokasi sekolah dan ancaman bencana yang dihadapi.

”Kita bisa tentukan bangunan sekolah seperti apa yang dibutuhkan dan ruangan yang perlu ada. Seperti tempat berlindung saat bencana,” kata Teddy.

Pemerintah memiliki desain gedung sekolah baru. Bentuknya sederhana, minimalis, dan kualitasnya bebas perawatan.

Menurut Nuh, di daerah rawan bencana, konstruksi bangunan harus diperhatikan, misalnya Yogyakarta yang rawan gempa. Namun, belum ada desain sekolah di daerah bencana yang spesifik sesuai karakteristik ancaman bencananya.

Pemerintah hanya mensyaratkan bentuk bangunan dengan banyak bukaan sehingga hemat listrik, ventilasi udara dioptimalkan, serta ada banyak pohon di sekitarnya sehingga suhu ruang kelas sejuk. ”Di setiap kelas juga harus ada sudut untuk membaca,” kata Nuh.

Desain pemerintah ternyata tak digunakan oleh sekolah-sekolah yang sedang direhabilitasi. Seperti di SDN Banyongbong, Kecamatan Pontang, Serang. Alasannya, desain dari pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah yang panas dan berdebu pekat.

”Desain itu memang sifatnya tawaran, untuk disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing,” kata Nuh.