Sekolah Siasati Dana UN

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua James Modouw khawatir distribusi naskah soal ujian nasional akan terlambat mengingat kondisi geografis Papua yang sulit. Untuk itu, James meminta pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah provinsi untuk mencetak soal di Papua. Namun, pengawasan tetap dilakukan pemerintah pusat. ”Dengan mencetak di Papua, distribusi bisa lancar karena mereka memahami kondisi geografis setempat,” kata James.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Chairil Anwar Notodiputro menegaskan, semua daerah boleh mengajukan proposal percetakan. Namun, proses tender tetap di tangan pemerintah pusat. ”Kalau Papua punya percetakan bagus, silakan. Tetapi, proses lelang tetap di pusat,” ujarnya.

Sebelumnya, Senin lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, lokasi percetakan naskah soal bisa di mana saja asalkan ada jaminan distribusi yang tepat waktu ke seluruh Indonesia. ”Yang penting distribusi tidak terlambat dan percetakan harus memenuhi syarat, antara lain sistem security printing,” ujarnya.

Sampai saat ini ada 300 proposal yang masuk untuk mengikuti proses tender pencetakan naskah soal ujian nasional. Adapun yang dipilih enam perusahaan. (ELN/LUK)