Kebun Sawit Jadi Hutan Bakau

Namun, bupati, lanjut Supandi, tidak pernah mengeluarkan izin dan rekomendasi pembukaan perkebunan di lahan bakau, terutama di kawasan register. Sejauh ini juga tidak ada pelepasan kawasan hutan pada 23.000 ekosistem bakau di Langkat.

Gerakan masyarakat menentang perkebunan sawit di lahan bakau, terutama di kawasan hutan, sudah terjadi sejak 2007. Terakhir, penolakan juga terjadi di Desa Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, November 2011. Paluh atau aliran sungai dibuka oleh nelayan.

Hal serupa terjadi di Desa Kuala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Januari lalu. Alih fungsi lahan bakau menjadi kebun kelapa sawit juga ditentang warga. Sebanyak tujuh alat berat diangkut petugas.

Presidium Nasional Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Regional Sumut Tahjruddin Hasibuan mempertanyakan kelanjutan penertiban alih fungsi lahan yang dilakukan pemerintah yang telah menyita 12 alat barat milik berbagai perusahaan di Desa Lubuk Kertang. Proses hukum kasus ini tidak terdengar lagi. KNTI juga mencatat lebih dari 20.000 hektar lahan bakau di Kabupaten Langkat telah rusak.

Terkait tentang kasus hukum, Supandi mengatakan, sejauh ini sudah dua orang yang dinyatakan dalam daftar pencarian orang (DPO), tetapi kasus sepenuhnya ditangani penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dinas kehutanan provinsi. Namun, saat Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Sumut Zainuddin dikonfirmasi, dia menyatakan, pihaknya tak bisa memberikan keterangan sebab bukan kewenangannya. ”Mohon maaf, ini bukan kewenangan saya,” tutur Zainuddin. (WSI)