PTS: Tak Ada Gedung, Ruko Pun Jadi

”Kampus kami memang terletak di ruko. Namun, ruko itu sumbangan seorang pengusaha, yang kami harus manfaatkan bagi pendidikan,” ujar Ketua STIKOM ITKP Prof Dr Rudy Harjanto, Kamis (19/7).

Setiap tahun, STIKOM ITKP menerima sekitar 40 mahasiswa. Total mahasiswa sekarang 350 orang. Biaya kuliah Rp 3,5 juta per semester. ”Kami punya dua ruang studio untuk praktik mahasiswa, perpustakaan, dan ruang aktivitas senat mahasiswa,” kata Rudy.

Risma Adi Nugroho, mahasiswa STIKOM ITKP, yang baru selesai Juni lalu dan akan diwisuda akhir tahun ini, mengaku bangga meski kampusnya di ruko. ”Buat kami, yang penting kuliahnya dan pengajarnya kompeten di bidang periklanan,” kata Risma, yang kini bekerja di perusahaan periklanan.

Di luar Jawa

Di luar Pulau Jawa tak jauh beda. Salah satu PTS, misalnya, ASMI Sitha, Palu. Sampai sembilan tahun berjalan, kampusnya masih mengontrak di sebuah rumah seluas sekitar 400 meter persegi. Hanya terdapat kurang dari lima ruangan untuk perkuliahan. Tak ada fasilitas laboratorium atau perpustakaan.

Beberapa kampus lain juga masih memanfaatkan rumah sebagai tempat kuliah sekaligus kantor, yaitu Pusat Pendidikan Widyaloka yang menyelenggarakan pendidikan S-1 dengan beragam jurusan. Dengan luas tanah kurang dari 500 meter persegi dan bangunan berkisar 400 meter persegi, kampus ini lebih terlihat sebagai rumah. Hanya umbul-umbul di sekitar pagar yang membuat orang melihat rumah ini sebagai kampus.

Di STIMIK Bina Mulia Palu, walau bangunan kampusnya terlihat lebih memadai, sebanyak 875 mahasiswa hanya bisa memanfaatkan 10 ruang kuliah. Pada akhirnya, kuliah harus dilaksanakan sejak pagi hingga pukul 00.00 WITA agar mereka bisa bergantian menggunakan ruang kuliah.

Di kampus ini terdapat empat lab yang masing-masing berisi 30 komputer. Perkuliahan sudah dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas televisi. Di STIMIK, mahasiswa membayar Rp 2 juta per semester.

Lain lagi di STISIPOL Panca Bhakti yang mahasiswanya lebih banyak mengikuti kuliah dalam bentuk teori walaupun sejumlah mata kuliah diberi embel-embel audiovisual ataupun komputer.

”Ada lab komputer, ada perpustakaan, tapi tak pernah digunakan. Kami kebanyakan kuliah teori. Hampir tidak ada kuliah di lab. Padahal, untuk beberapa jurusan, seperti komunikasi dan informatika, ada mata kuliah audiovisual atau komputer,” kata Fiqman Sunandar, mahasiswa semester enam.

Untuk kuliah di sini, Fiqman membayar uang semester Rp 500.000 per bulan ditambah Rp 200.000 tiap ujian semester. Untuk biaya kuliah, Fiqman lebih banyak menggunakan uang sendiri. Dengan keahlian fotografi, dia bekerja sebagai kontributor di kantor berita Antara.

Kondisi lebih buruk terdapat di kampus-kampus yang ada di luar Palu. Keinginan menyekolahkan anak di tengah keterbatasan dana membuat banyak orangtua pasrah menguliahkan anaknya di PTS-PTS walau minim fasilitas. Fenomena ini tak hanya di Jakarta dan Palu, tetapi juga di kota besar lainnya.

”Ini karena ketidakonsistenan pemerintah. Izin diberikan, tetapi tak dijaga mutunya. Sudah diberikan izin, dibiarkan binasa,” kata pemerhati pendidikan Dharmaningtyas.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara PTS Indonesia Thomas Suyatno, jumlah kampus yang menempati ruko memang tak kurang 5 persen dari total 3.016 PTS di Indonesia. ”Namun, pemerintah jangan mengumbar izin, tetapi harus juga mengontrol dan membina PTS serta membantu,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Sulawesi Tengah Burhandudin juga mengatakan, banyak PTS yang hingga sepuluh tahun berjalan sama sekali tidak dapat bantuan pemerintah. ”Mestinya iktikad baik PTS untuk ikut berkecimpung dalam dunia pendidikan jangan dipandang sebelah mata. Mestinya pemerintah ikut mendorong dan membantu mereka berkembang,” kata Burhanuddin.

Habis manis sepah dibuang?(REN)