Saatnya Memupuk Kebersamaan

Sikap tegas juga ditunjukkan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar). Kepala Polda Sulselbar Inspektur Jenderal Mudji Waluyo menginstruksikan penempatan satu regu polisi di sejumlah perguruan tinggi di Makassar, terutama UNM dan UMI. Mereka akan berjaga-jaga di dalam kampus guna mencegah tawuran merembet ke perguruan tinggi lain.

”Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bersama pimpinan perguruan tinggi menganggap penempatan polisi di dalam kampus dibutuhkan hingga situasi berangsur pulih,” ujar Mudji.

Berdasarkan catatan Polda Sulselbar, sebanyak 21 kali tawuran mahasiswa terjadi di Makassar dalam periode 2010-2012. Hampir separuh dari tawuran itu terjadi antara Fakultas Teknik dengan Seni dan Desain UNM. Selama kurun waktu itu, pertikaian kedua fakultas menyebabkan tiga korban tewas, yakni Dodo Difaldo pada 2010, serta Rizky Munandar dan Haryanto dalam tawuran 11 Oktober lalu.

Pencari fakta

Catatan kelam itu membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil sikap tegas. Mendikbud Mohammad Nuh, yang datang ke Makassar sehari pascatawuran mahasiswa UNM, membentuk tim pencari fakta. Tim yang dikoordinasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso itu bertugas menginvestigasi dan merekomendasikan sanksi yang tepat bagi UNM.

Kemdikbud menyiapkan empat jenis sanksi, mulai dari larangan penerimaan mahasiswa baru selama beberapa tahun bagi dua fakultas yang terlibat tawuran, menghentikan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan akreditasi fakultas dan perguruan tinggi, serta sanksi bagi pejabat struktural perguruan tinggi.

”Berbagai sanksi itu akan dituangkan dalam peraturan menteri. Regulasi itu diharapkan membuat perguruan tinggi lebih serius menjaga lingkungan sivitas akademika dari tindakan-tindakan tidak terpuji,” ungkap Nuh.

Tokoh pendidikan Sulsel, Halide, berharap selain menjatuhkan sanksi yang memberi efek jera, pemerintah juga memberi perhatian khusus dalam pengembangan nalar dan pembangunan karakter mahasiswa di Makassar dan sekitarnya. Kemdikbud perlu mendorong program lintas fakultas dan lintas perguruan tinggi.

”Daya kritis mahasiswa Makassar terhadap persoalan strategis sangat besar. Hanya saja perlu diintegrasikan lintas fakultas dan lintas kampus sehingga terbangun rasa kebersamaan,” ungkap Halide.