Rekomendasi Tim Investigasi Termasuk Pemberhentian Pejabat

Ada 4 penyebab lain, yakni keterlambatan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kemdikbud 2013, kelemahan manajerial di Kemdikbud, kelemahan manajerial di percetakan, dan tim pengawas di percetakan.

Nuh menjelaskan, pencairan anggaran DIPA Kemdikbud 2013 terkendala di Kementerian Keuangan. Padahal, surat revisi DIPA diajukan pada 26 Desember.

Penggunaan DIPA Balitbang baru disetujui pada 13 Maret. Lalu, penandatanganan kontrak dengan percetakan baru 15 Maret. Tahun lalu, penandatanganan kontrak pengadaan bahan UN dilakukan 20 Februari 2012.

Nuh mengakui ada revisi jumlah siswa dan anggaran UN yang diajukan dalam APBN 2013. Jumlah siswa ada penghitungan ganda, lalu diperbaiki. Terkait pembengkakan anggaran UN, hal itu disebabkan satuan biaya meningkat. Tahun ini variasi soal UN tidak lagi lima, tetapi 20.

Nuh mengatakan, kelemahan manajerial di Kemdikbud berkontribusi pada permasalahan UN tahun ini. Balitbang tak merespons dengan baik peringatan dini Itjen, termasuk penjadwalan pelaksanaan pekerjaan yang tak terinformasi memadai dalam dokumen pengadaan sehingga menimbulkan persepsi berbeda pada setiap percetakan.

Terkait tipisnya lembar jawaban UN (LJUN), kata Khairil, tahun ini standar HVS 80 gram. Itu sesuai uji coba dari Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud saat pemindaian.

”Tahun lalu, standarnya HVS 100 gram. Jadi, 80 gram karena LJUN disatukan naskah soal,” ujarnya. Meski UN SMA sederajat bermasalah, Nuh menegaskan hasilnya sah. Itu sesuai dengan pernyataan BSNP. (ELN)