BAN PT Evaluasi Akreditasi 200-an Perguruan Tinggi Bermasalah

Kompas.com - 08/09/2015, 13:24 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi mengevaluasi akreditasi sejumlah universitas yang bermasalah. Menurut Ketua BAN PT Mansyur Ramly, ada 200-an perguruan tinggi di Indonesia yang bermasalah sehingga perlu dievaluasi.

"Data di BAN PT ada 200 lebih perguruan tinggi yang masuk kategori bermasalah. Ini cikal bakal nanti untuk kita evaluasi mendalam. Nanti kalau kita temukan bahwa itu abal-abal, kita cabut akreditasinya. Kalau dicabut akreditasinya berarti dia tutup, izinnya dicabut oleh menteri," kata Mansyur di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Dalam proses evaluasi, BAN PT akan menilai kembali apakah proses pembelajaran atau tingkat mutu pembelajaran perguruan tinggi itu masih sama dengan ketika diberikan akreditasi atau tidak.

Sebab, lanjut Mansyur, dalam surat keputusan BAN PT dinyatakan bahwa peringkat akreditasi perguruan tinggi berlaku sepanjang program studi atau perguruan tinggi ini melaksanakan mutu yang sama.

Mansyur juga menyampaikan bahwa BAN PT tengah mengevaluasi akreditasi perguruan tinggi yang diduga melakukan praktik jual beli ijazah palsu. Ada 20-an universitas yang diduga menerbitkan ijazah palsu yang kini masuk dalam radar evaluasi BAN PT.

Dari 20-an perguruan tinggi itu, tujuh di antaranya merupakan perguruan tinggi yang diberikan sanksi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

"Pak menteri itu memberikan sanksi menghentikan penerimaan mahaiswa baru, kalau kami lain. Kalau kami akan menguji apakah kualitas mutu penyelenggaraannya masih sama dengan waktu kita memberikan akreditasi. Kalau sudah tidak sama lagi karena banyak penyimpangan, kita cabut akreditasinya," papar Mansyur.

Ia menyampaikan bahwa proses evaluasi akreditasi ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. BAN PT akan berhati-hati dalam melakukan evaluasi mengingat banyaknya program studi yang dimiliki setiap universitas.

"Kita juga tidak ingin mengorbankan karena kita harus melindungi mahasiswa. Jangan sampai hanya cabut yang korban mahasiswa kan," ucap Mansyur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Melampaui Angka: Membangun Kualitas Pendidikan yang Bermakna

Melampaui Angka: Membangun Kualitas Pendidikan yang Bermakna

Edu
Beasiswa Bank KEB Hana bagi Mahasiswa S1 UGM, Ada Bantuan Rp 10 Juta

Beasiswa Bank KEB Hana bagi Mahasiswa S1 UGM, Ada Bantuan Rp 10 Juta

Edu
Dosen Unair Beberkan Cara Meningkatkan BUMdes lewat Desa Wisata

Dosen Unair Beberkan Cara Meningkatkan BUMdes lewat Desa Wisata

Edu
Gaji PNS Naik 2024, Lulusan SMA-S1 Kemenkumham Per Bulan Dapat Segini

Gaji PNS Naik 2024, Lulusan SMA-S1 Kemenkumham Per Bulan Dapat Segini

Edu
Hari Kesehatan Mental Sedunia 2024: Prioritaskan Kesehatan Mental di Tempat Kerja

Hari Kesehatan Mental Sedunia 2024: Prioritaskan Kesehatan Mental di Tempat Kerja

Edu
Kuliah Umum Unkris Angkat Peran Yayasan Pendidikan Lahirkan Alumni Berkualitas

Kuliah Umum Unkris Angkat Peran Yayasan Pendidikan Lahirkan Alumni Berkualitas

Edu
Pelajar Tak Tahu Kepanjangan MPR, Pakar Unesa: Rendahnya Pengetahuan Umum Jadi Bahan Refleksi

Pelajar Tak Tahu Kepanjangan MPR, Pakar Unesa: Rendahnya Pengetahuan Umum Jadi Bahan Refleksi

Edu
Kisah Yohanes, 3 Kali Dapat Beasiswa Pemerintah, ADEM hingga LPDP

Kisah Yohanes, 3 Kali Dapat Beasiswa Pemerintah, ADEM hingga LPDP

Edu
Kartu Ujian CPNS 2024 Belum Muncul? Ini yang Harus Dilakukan Pelamar

Kartu Ujian CPNS 2024 Belum Muncul? Ini yang Harus Dilakukan Pelamar

Edu
Menanti Kemajuan Pendidikan di Era Pemerintahan Prabowo

Menanti Kemajuan Pendidikan di Era Pemerintahan Prabowo

Edu
Apakah Sekolah Kedinasan Kemenkumham Poltekim-Poltekip Masih Ada? Ini Jawabannya

Apakah Sekolah Kedinasan Kemenkumham Poltekim-Poltekip Masih Ada? Ini Jawabannya

Edu
Jadwal Lengkap Ujian SKD dan SKB CPNS Kemenkumham 2024

Jadwal Lengkap Ujian SKD dan SKB CPNS Kemenkumham 2024

Edu
Konferensi Internasional Redea Institute Soroti Kepemimpinan Etis dan Masa Depan Pendidikan:

Konferensi Internasional Redea Institute Soroti Kepemimpinan Etis dan Masa Depan Pendidikan:

Edu
Hari Kesehatan Mental Sedunia 2024, Psikolog: Terima Kekurangan Jadi Bagian dari Diri Kita

Hari Kesehatan Mental Sedunia 2024, Psikolog: Terima Kekurangan Jadi Bagian dari Diri Kita

Edu
DPRD DKI Jakarta: Tahun 2025 Ada Rp 1,7 Triliun buat Sekolah Swasta-Negeri Gratis

DPRD DKI Jakarta: Tahun 2025 Ada Rp 1,7 Triliun buat Sekolah Swasta-Negeri Gratis

Edu
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau