Mereka Baru Kenal Uang dan Sekolah

Di sini, bahkan SDN yang ada, hanya satu kelas dan itu pun kelas jauh dari sekolah lain. Secara bertahap program tanggung jawab sosial menghadirkan enam kelas di Desa Kali Berau.

Pelahan, SDN Kali Berau pun menjadi sekolah utama. Bila sebelumnya jumlah siswa hanya 15 orang, sekarang ada 110 anak belajar di sekolah ini.

“Bahkan sekarang di sini ada perpustakaan dan ruang multimedia,” ujar Kepala Sekolah SDN 3 Kali Berau Sangkut Hidayat.

Di luar Sumatera, program serupa berjalan di juga di Kalimantan. Di antara sekolah yang mendapatkan bantuan ini adalah SDN 031 dan SDN 027 di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sekolah-sekolah ini mendapatkan bantuan berupa pembangunan mushala, sarana air bersih, rehabilitasi perpustakaan dan toilet, semenisasi halaman, serta buku pelajaran untuk siswa.

“Insya Allah, (semua bantuan) bermanfaat bagi proses belajar dan meningkatkan ibadah seluruh penghuni di sekolah ini” ujar Kepala Sekolah SDN 031 Samboja,  Suharti.

Juru Bicara SKK Migas Taslim Z Yunus mengatakan, dukungan penuh dari masyarakat dibutuhkan untuk kelancaran operasi hulu migas. Oleh karena itu, masyarakat harus merasakan dampak nyata yang positif dengan kehadiran industri hulu migas di wilayahnya.

Dalam konteks tanggung jawab sosial bidang pendidikan, program yang dijalankan bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah setempat.

“Harapannya dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasi,” kata Taslim. 

Taslim pun berharap ada dukungan dari para pemangku kepentingan di daerah operasi hulu migas untuk mempermudah kegiatan eksplorasi dan produksi industri ini.

“Apabila (perusahaan industri hulu migas) menemukan cadangan dan berproduksi, hasilnya akan dirasakan (pula oleh) masyarakat Indonesia,” imbuh Taslim.

Tantangan pendidikan

Berdasarkan data Sensus Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik, hingga akhir 2015 masih ada 4 persen anak-anak berusia minimal 10 tahun yang terdata buta huruf, demikian juga anak-anak dalam rentang usia 10 tahun sampai 15 tahun.

Data yang sama memperlihatkan, jumlah anak usia SD yang terdaftar di sekolah mencapai 96,7 persen. Namun, tak semuanya lulus, apalagi melanjutkan sekolah.

KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMO Siswa Sekolah Dasar Negeri Cigoong 2 berangkat sekolah dengan meniti jembatan rusak yang menghubungan Desa Karyajaya dan Desa Cigoong Selatan, Lebak, Banten, 7 April 2014. Selama dua tahun mereka menantang bahaya menuju sekolah melalui jembatan ini. Jika memutar mereka harus menempuh perjalanan tiga kilometer untuk mencapai sekolah.

Itu pun ada tantangan berupa infrastruktur dan fasilitas sekolah yang memadai. Simak saja misalnya, surat dari tiga siswi sekolah di kawasan perbatasan yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo, untuk peringatan ulang tahun ke-70 Indonesia pada 2015. (Baca: Tiga Siswi Sekolah di Perbatasan Kirim Surat ke Presiden Jokowi).

Perjuangan anak-anak untuk bisa berangkat ke sekolah juga tak sesederhana hitungan tarif angkutan umum atau ojek di perkotaan. Kisah-kisah dari Sumatera di atas adalah segelintir di antara banyak cerita lain yang serupa. (Simak: Lagi-lagi, Berjuang Menuju Sekolah di Banten).

Bertumpu semata pada pemerintah tentu bukan pilihan yang tepat. Institusi usaha juga punya peluang berperan soal pendidikan ini dan itu bisa dilakukan lewat banyak cara. Program tanggung jawab sosial SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) ini hanya salah satu contoh.

Pada 2016, dari total komitmen Rp 470 miliar untuk program tanggung jawab sosial tersebut, 19 persen di antaranya masuk ke pos pendidikan. Wujudnya berupa beasiswa, bantuan untuk infrastruktur sekolah, dan peningkatan kompetensi guru.